Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah masuk radar harus pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus persiapan mental dari sekarang. Sebab saat ini persiapan untuk memindahkan ASN ke IKN mulai bergerak. Nantinya selain harus pindah juga disarankan beli rumah sendiri meskipun dipermudah pembiayaannya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selain sedang menyiapkan perkantoran untuk ASN juga mempersiapkan perumahan untuk tinggal. Bahkan juga mempersiapkan skema pembiayaan kepemilikan rumah tersbut. Tujuannya supaya setelah ASN pindah ke IKN Nusantara kerasan jauh dari Jakarta.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menyebutkan ihaknya tengah menyiapkan skema kredit pemilikan rumah (KPR) bagi ASN pionir mendekati target waktu boyongan ke Kalimantan Timur.
“Skema itu kemungkinan hampir sama dengan skema KPR biasa, namun pada intinya bagaimana dapat terjangkau,” katanya seperti mengutip dalam acara peluncuran Tapera Mobile di Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Tentunya, pembiayaan kepemilikan rumah ini memperhatikan asas keterjangkauan yang menjadi kata kunci dalam usulan skema KPR ASN Pionir di IKN. “Untuk bentuknya sedang digodok oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan,” ujarnya.
Dengan skema KPR tersebut, kata Herry, para ASN mampu membeli rumah di ibu kota negara Nusantara. Apalagi pemerintah pusat sudah memastikan bakal melakukan pemindahan ASN secara bertahap dari Jakarta ke IKN.
“Dengan demikian para ASN yang akan pindah ke IKN ini seyogianya mampu membeli rumah di sana, karena mereka akan tinggal dan bekerja di situ,” kata Herry.
Jadi melalui skema KPR ASN Pionir itu pula, Herry berharap, nantinya hunian yang dimiliki bukan hanya berfungsi sebagai rumah tempat tinggal. Dengan fungsi yang lebih luas diharapkan para ASN yang pindah ke IKN juga berminat untuk berinvestasi pada hunian di sana.
Sehingga nantinya, skema KPR ASN Pionir di IKN disediakan bagi ASN yang pindah ke IKN. Tipologi hunian yang akan dibiayai adalah low rise building dengan luas bangunan minimal 70 meter persegi.
Kajian awal nanti akan terdapat dua skema yang diusulkan yakni staircasing kepemilikan secara bertahap. Sedangkan skema kedua yakni subsidi selisih bunga yang diperoleh dari hasil investasi dana abadi khusus untuk pembiayaan ASN.
Pada tahap awal untuk periode 2022-2024 adalah pemindahan tahap awal ke IKN Nusantara. Pada tahap ini dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR dan perumahan, juga pemindahan ASN tahap awal.
Wahid Ma’ruf
