Komisi V DPR, meminta penjelasan lebih detail dengan alokasi dana sebesar Rp62 triliun di tahun 2024, untuk menyulap hutan dan bekas galian tambang menjadi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi V DPR RI dari Gerindra, Mulyadi menyampaikan hal itu dalam raker dengan Menteri PUPR di DPR. “Kita juga harus rapat bersama dengan kepala otorita IKN, karena besarnya anggaran yang lebih Rp60 triliun yang akan dialokasikan melalui mitra kerja kita kita harusnya juga bisa mengetahui action plannya, apa saja sih yang dibangun dan seterusnya,” ujar Mulyadi
Mulyadi mengingatkan proyek IKN menjadi perhatian masyarakat karena menganggap proyek yang dipaksakan. Apalagi proyek IKN menyedot dana APBN cukup besar.
“Jadi saya kira perlu rapat bersama untuk sama-sama mengawasi, karena sekali lagi Pak Menteri menyampaikan bahwa puluhan triliun dialokasikan untuk persiapan perpindahan ke IKN,” kata Mulyadi.
Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Seperti jalan tol, gedung perkantoran, dan perumahan.
“PUPR fokus pada pembangunan jalan-jalan tol seperti dari Balikpapan menuju ke IKN, jalan-jalan logistik, jalan-jalan sekitar IKN. Kemudian bendungan, semua perkantoran, dan perumahan yang salah satunya sudah selesai yaitu hunian pekerja konstruksi,” jelas Basuki melalui live streaming di YouTube Komisi V DPR RI.
Lebih lanjut, Basuki melaporkan beberapa proyek yang sedang dalam pembangunan yaitu, rumah jabatan menteri, dan sedang dilelang 47 rumah susun atau apartemen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). “Jadi semua progresnya untuk tahun 2023 ini, dengan anggaran Rp26,67 triliun progresnya 29 persen,” ujar Basuki.
Pembangunan perkantoran dan hunian diperkirakan akan rampung pada Juli 2024, sesuai dengan rencana pemerintah yang akan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus IKN.
