Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam mengatakan, upaya menarik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, penting dilakukan.
Mengingat, kata Umam, PKB memiliki kekuatan suara di parlemen yang bisa menambal kekurangan dukungan politik Prabowo-Gibran di parlemen.
“Sehingga pemerintahan baru bisa lebih stabil. Maka masuknya PKB akan mengokohkan dukungan politik Islam moderat terhadap pemerintahan baru Prabowo-Gibran,” kata Umam kepada Inilah.com, Sabtu (27/4/2024).
Ia menambahkan, meskipun PKB memiliki hubungan tidak harmonis dengan PBNU, namun PKB merupakan satu-satunya partai politik yang diyakini menjadi representasi dari kekuatan politik kaum Nahdliyin.
“Yang merupakan kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia. Saat ini, di koalisi Prabowo-Gibran baru ada PAN selaku partai berbasis Ormas Islam Muhammadiyah,” ujar dia.
Untuk itu, lanjut Ahmad, jika Prabowo-Gibran membuka pintu bagi masuknya PKB dan menahan PKS untuk berada di luar, langkah itu akan mencitrakan komitmen ideologis pro-Islam moderat dari pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
“Sementara, kedekatan Prabowo-Gibran dengan PKB akan mendekatkan pemerintahan baru dengan basis massa Nahdliyyin, dimana basis pemilih loyal PKB terbukti mengalami split ticket voting di Pemilu 2024 lalu,” jelas Umam.
Yang mana, basis pemilih loyal PKB memang tetap memberikan dukungannya di Pileg pada PKB, namun untuk Pilpres lebih banyak mereka mendukung Prabowo-Gibran.
“Arena itu, memasukkan PKB ke pemeirntahan baru Prabowo-Gibran setidaknya akan mensolidkan kedekatan pemerintahan baru dengan basis Nahdliyyin yang praktis masih menjadi komunitas Muslim terbesar di masyarakat politik Indonesia saat ini,” ucap dia.
