Tampaknya bisnis warung Madura tak cocok diterapkan di Bali. Karena ada pembatasan jam operasional. Dan pembatasan ini didukung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM).
Sekretaris Kemenkop dan UKM, Arif Rahman Hakim mengatakan, jam operasional warung Madura yang menyediakan keperluang sehari-hari, perlu mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kalau ada regulasi terkait jam kerja (jam operasional), tentu kami minta untuk dipatuhi,” tutur Arif, dikutip Sabtu (27/4/2024).
Namun dia enggan merespons soal persaingan usaha antara minimarket dengan warung Madura. Karena, sejumlah ritel modern merasa tergerus marketnya dengan keberadaan warung Madura yang beroperasi 24 jam.
Apalagi, warung Madura menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari yang cukup lengkap. Mulai odol hingga minyak wangi. Token listrik hingga BBM eceran. Beras sampai telur ayam pun ada. Dengan harga lebih murah ketimbang ritel-ritel yang ada.
Di sejumlah wilayah Denpasar dan Klungkung, Bali, warung Madura sempat jadi sorotan. Bahkan, Lurah Penatih, I Wayan Murda meminta warung Madura di wilayahnya tidak buka selama 24 jam.
Apalagi, pengelola warung Madura selalu berganti pegawai setiap 6 bulan atau 1 tahun. Yang dinilai berdampak kepada data administrasi kependudukan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Klungkung, Dewa Putu Suwarbawa mengatakan, Klungkung memiliki Perda 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Aturan itu mengatur jam operasional toko.
Suwarbawa mendapatkan keluhan dari pengusaha minimarket terkait warung Madura yang buka 24 jam. Satpol PP segera turun ke lapangan untuk mengecek beroperasinya warung Madura.
“Nanti turun cek penduduk pendatang, sekalian turun bersama perizinan, memastikan usaha yang dijalankan berizin,” tegas Suwarbawa.
Masalah ini perlu diselesaikan kalau tidak bisa menjadi runyam. Daerah lain akan mengikuti Bali, karena ada dukungan dari pemerintah. Kalau itu terjadi, bisnis UKM asal Madura ini, bakal tutup. Berdampak kepada kenaikan pengangguran dan rasa keadilan.
