Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, jangan asal bicara terkait usulan pindah kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Negara (IKN).
“Apalagi sampai membuat narasi yang dapat mengundang kontroversi dengan mengatakan kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa,” kata Mulyanto kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Ia juga menilai Ahok terlalu gegabah dan tidak profesional sehingga terlontar niat merelokasi kantor Pertamina ke IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
“Harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangan sebagai komut. Bagaimana membawa Pertamina bisa mengembangkan usaha di sektor migas. Bukan menyasar ke bidang lain, apalagi yang di luar kompetensinya,” imbuh dia.
Bisa jadi, kata politikus PKS ini, Ahok sedang melakukan politisasi BUMN untuk kepentingan IKN Nusantara yang agak ‘dipaksakan’ Presiden Jokowi. “Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana,” sambungnya.
Pertamina, lanjut dia, sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain, di luar kompetensinya.
“Mestinya Ahok berkoordinasi dahulu secara internal, dengan direksi sebelum dibawa ke luar. Jangan gagasan yang masih mentah, dilempar ke publik. Jelas akan kontra-produktif untuk Pertamina. Apalagi kalau berbau politis,” sambung Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini, menjelaskan, tugas komisaris utama adalah pengawasan perusahaan, bukan pelaksana aksi korporasi. “Ahok sudah salah kaprah, melampaui kewenangan. Kemampuan investasi Pertamina yang masih terbatas, sebaiknya diarahkan langsung ke proyek-proyek strategis migas,” kata Mulyanto.
Misalnya, lanjut Mulyanto, Ahok fokus saja audit komprehensif kilang-kilang migas yang sudah tua dan dekat dengan pemukiman warga. Termasuk pembelian share partisipasi dari Shell yang hengkang dari Blok Migas Masela.
“Juga yang tidak kalah strategisnya adalah agar Pertamina melakukan hilirisasi migas, untuk mengembangkan produk-produk petrokimia di era senjakala industri migas sekarang ini,” jelas Mulyanto.
Asal tahu saja, Ahok yang saat ini masih menjabat Komut Pertamina, mengungkapkan gagasan pemindahan kantor pusat Pertamina ke IKN Nusantara secara bertahap dimulai pada 2026.
“Nanti setelah IKN (selesai) semua, BUMN kan ada tanah 4 hektar. Mau pindahin tuh, mungkin berikutnya di 2026. Pelan-pelan (Pertamina) pindah,” jelas Ahok di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Meski begitu, kantor pusat Pertamina yang saat ini berada di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat akan tetap ada, karena merupakan aset milik perusahaan.
Diana Rizky
