Satgas Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum, di Manado, Jumat (14/4/2023).
FGD tersebut diadakan dalam upaya mendapatkan saran, masukan, dan rekomendasi dari para akademisi di bidang ekonomi dan hukum terkait penyempurnaan substansi dan implementasi Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya.
Diskusi digelar dengan mendatangkan narasumber yaitu Ahmad Redi yang merupakan Pakar Hukum Universitas Borobudur Jakarta, dan Vecky Masinambow, pakar ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi, manado, Sulawesi Utara.
Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi Satgas UUCK, Edy Priyono melalui daring memberi sambutan sekaligus membuka acara. Dia menyampaikan beberapa hal mengenai perjalanan UUCK hingga menjadi UU No 6 tahun 2023, Edy juga menyampaikan harapannya agar forum tersebut dapat dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan masukan-masukan. “Kita mengharapkan masukan-masukan yang disampaikan bisa beragam,” ujarnya.
Mendapat kesempatan berbicara pertama, Ahmad Redi, Pakar Hukum Universitas Borobudur Jakarta, menyampaikan mengenai urgensi dibentuknya UUCK. Dipaparkan, data bahwa Indonesia merupakan negara dengan regulasi paling banyak di dunia dari tingkatan undang-undang hingga peraturan daerah. “Obesitas regulasi tersebut berakibat pada banyaknya regulasi yang tumpang-tindih dan menimbulkan permasalahan pada tahap implementasi,” tutur Redi.
Lebih lanjut Redi menyampaikan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan persoalan obesitas regulasi di Indonesia.
Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi, Vecky AJ Masinambow menerangkan, situasi dunia yang sewaktu-waktu dapat mengancam perekonomian negara mengharuskan pemerintah melakukan antisipatif agar kemungkinan yang tidak diinginkan, bisa dihindari.
Menurutnya, UUCK menjadi Langkah tepat mengatasi ancaman dan tantangan tersebut. “Undang-undang Cipta Kerja ini adalah sebuah langkah cepat antisipasi terhadap tantangan perekonomian,” ucap Vecky.
Julianty Juli, mahasiswi dari Universitas Prisma yang hadir dalam FGD tersebut, berharap pemerintah memberi perhatian lebih kepada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah agar bisa diberikan lebih banyak pelatihan peningkatan keahlian, dan menyarankan agar perusahaan tidak mempersyaratkan tingkat pendidikan pada beberapa sektor pekerjaan yang mengedepankan skill. “Saya memohon agar Pemerintah melalui UUCK ini bisa memperhatikan lagi nasib anak bangsa,” ujarnya.
Pandangan Julianty langsung ditanggapi Redi, bahwa data angkatan kerja yang terjadi peningkatan setiap tahun, memang layak mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Menurut Redi, UUCK justru akan sangat efektif mengatasi problem tersebut. Karena selain memang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, kemudahan berusaha yang ditawarkan pun dapat menjadi pemacu meningkatnya minat berwirausaha di kalangan muda termasuk yang tingkat pendidikannya rendah. “UU cipta Kerja memberikan afirmasi atau kemudahan bagi usaha-usaha stratup,” lanjut Redi.
Peserta diskusi bernama Olde Rotinsulu, seorang Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi menyampaikan pandangannya mengenai UUCK. Menurutnya, UUCK dapat menjadi penentu bagi keberlangsungan kebijakan perekonomian pemerintah khususnya dalam mencetak sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan.
“UUCK ini adalah undang-undang yang sangat baik karena ada payung hukum yang menjamin semua kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah bangsa terutama masalah lapangan pekerjaan,” katanya.
Namun Olde juga menyampaikan bahwa harus ada peningkatan intensitas sosialisasi dan juga bisa dilakukan di berbagai sektor masyarakat demi tersampaikannya informasi mengenai UU ini dan meminimalisir kesalahpahaman. “UU ini harus disosialisasikan di setiap level dan setiap sektor,” tutupnya.
Hal senada disampaikan Brigitta, mahasiswi dari FEB Unika De La Salle Manado, menilai bahwa sosialisasi berperan penting terhadap ketercapaian tujuan diseminasi informasi mengenai UUCK. “Dilakukan sosialisasi lebih massive secara luas agar tercapai tujuan dari dibentuknya UUCK,” ucapnya.
Iwan Purwantono
