Saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat ditanya soal anggaran program makan siang gratis yang sempat dibahas dalam rapat kabinet, beberapa waktu lalu.
Namun, Sri Mulyani menegaskan, memang belum ada pembahasan anggaran untuk program ini, karena hal tersebut tidak masuk dalam APBN 2024.
“Bukan karena kami menghindar ya pertanyaan bapak ibu sekalian, tentang makan siang gratis. Kami enggak menjawab, karena di APBN kita belum ada. Di 2024 kan tidak ada,” tegas Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).
Ia menyebut tentu Komisi XI sudah paham bagaimana siklus APBN yang kemudian di mulai dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
“Itu sudah ada postur besarnya belum sampai pada detail siapa belanja apa, bentuknya apa apalagi kalau ambil BOS, ya enggaklah, belum,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan, jangan lupa bahwa saat ini merupakan transisi pemerintahan sehingga Kemenkeu tentu akan membantu untuk membuat desain APBN transisi, yang nantinya harus ia laporkan baik ke Kabinet Indonesia Maju maupun DPR.
“Nanti UU APBN 2025 kan baru disampaikan bapak presiden yang sekarang tanggal 16 Agustus, tapi nanti pelaksanaannya untuk pemerintahan baru,” ucap dia.
“Nah ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper. Namun kami menyadari, makanya kami tidak menyampaikan apa-apa,” sambungnya.
Oleh karena itu, dirinya tak membahas lebih jauh perihal anggaran program makan siang gratis ini.
“Kalau ada yang menyampaikan makan siang gratis, setahu saya sih enggak, karena KEM-PPKF, boro-boro ngomongin belanja K/L, postur saja masih dalam bentuk range pak. Itu pun masih pembahasan sangat awal,” tandasnya.
