Mahkamah Konstitusi (MK) mulai membuka sidang sengketa Pileg 2024 hari ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku siap menghadapi 285 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg di MK.
“KPU RI telah siap untuk menghadapi 285 permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dan 12 permohonan PHPU anggota DPD berdasarkan e-BRPK yang diterima KPU dari MK pada tanggal 23 April 2024 lalu,” kata anggota KPU RI Mochammad Afifudin dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (29/4/2024).
Ia mengaku selama inj KPU telah berkoordinasi dan konsolidasi dengan jajarannya baik dari KPU tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menyiapkan jawaban dan alat bukti.
“Yang nantinya akan diserahkan kepada MK mulai dari tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan jadwal yang ditetapkan MK untuk menghadapi persidangan pemeriksaan yang akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2024,” ujarnya.
Afif juga mengatakan pihaknya telah memberikan kuasa kepada delapan kantor hukum yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepemiluan. Hal ini dilakukan untuk dapat mengoptimalkan KPU dalam membantah dalil-dalil permohonan pemohon.
Adapun delapan tim kuasa hukum KPU untuk menangani PHPU Pileg 2024 di MK yaitu:
1. HICON Law & Policy Strategies
2. AnP Law Firm (Ali Nurdin and Partners)
3. Nurhadi Sigit Law Office
4. Dr. Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum
5. Law Office Saleh & Partners
6. Law Office Josua Victor
7. Kantor Advokat Pieter Ell dan Associates
8. Bengawan Law Firm
Sebagai informasi, MK akan menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif atau sengketa Pileg 2024 mulai Senin (29/4/2024), seusai menuntaskan penanganan perkara PHPU Pilpres. MK meregistrasi sebanyak 297 perkara PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD.
Proses registrasi tersebut mulai dilakukan pada 23 April 2024. Adapun terhitung sejak 20 Maret 2024, MK telah menerima pengajuan permohonan PHPU Legislatif tahun 2024, baik secara daring maupun luring di Aula Gedung 1, MK Jakarta.
