Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) ikut mempertimbangkan relevansi untuk menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres yang diusulkan kubu Anies-Muhaimin.
“Bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran menteri tersebut dari perkara ini,” kata Otto di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (29/3/2024).
Otto menjelaskan, bahwa perkara yang saat ini sedang berjalan bukanlah perkara pengajuan norma, namun merupakan sengketa. Oleh karenanya, maka berlaku asas actory incumbit probatio atau siapa yang mengunggat dialah yang wajib membuktikan.
“Tapi sehubungan dengan permohonan 01 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan,” ujar Otto.
Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
“Tapi itu keputusannya pada majelis nanti menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan menghadirkan menteri-menteri tersebut,” kata Ari di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).
Ari menyebut, menghadirkan para pihak terkait untuk mencerikan fakta sebenarnya. Terlebih, menurutnya, masyarakat harus tahu bagaimana penggunaan anggaran negara serta keterlibatan Menteri Sosial dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan seadil-adilnya,” jelasnya.
