NII KW 9 Panji Gumilang yang sering dilekatkan dengan Al-Zaytun disangsikan merupakan penerus DI/TII Kartosoewirjo. Beberapa sumber menduga nama NII hanya dipakai sebagai merek penarik massa untuk kepentingan materi dan urusan keduniaan.
Bila Raja Namrud binasa karena gigitan nyamuk, atau Prancis direbut Sekutu saat ‘D-Day’ karena Jenderal Rommel memilih meninggalkan pantai merayakan ulang tahun istrinya, mengapa tidak jika tumbangnya Mahad Al-Zaytun yang memicu kontroversi puluhan tahun dimulai dari sebuah lagu? Ya, hanya gara-gara sang ‘capo di tutti capi’—boss of the bosses, Panji Gumilang, ingin main konduktor-konduktoran dengan mengajak orang banyak menyanyikan lagu Yahudi, ‘Hevenu Shalom Aleichem’.
Heboh soal lagu rakyat Israel itulah yang sejak Mei lalu menggebrak setiap layar ponsel setiap umat Islam Indonesia, yang kini rata-rata memilikinya. Geger yang sama juga mengungkap keganjilan lain sebelumnya, yang tampaknya telah umum berlangsung di Al-Zaytun, shalat Idul Fitri April lalu yang absurd: shaf yang renggang laiknya barisan tentara yang hendak apel pagi, bercampurnya pria-wanita, serta kehadiran seorang wanita yang ‘nyantai’ di shaf depan!
Semua tampaknya datang dari kewaspadaan yang mulai hilang. Wajar, bagi Al-Zaytun, kontroversi tampaknya telah jadi makanan sehari-hari. Sudah berbilang dekade publik mencurigai mereka sebagai topeng bagi tumbuh suburnya komunitas Negara Islam Indonesia (NII), yang sering dinisbahkan kepada gerakan DI/TII pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di masa lalu. Belum lagi serenceng tudingan bahwa mereka pun mempercayai aneka doktrin serta mempraktikkan hal-hal yang ganjil nan sesat. Aneka kasus penipuan pun kerap dilayangkan sebagai bagian dari praktik mereka. Saking banyak serta panjangnya rentang waktu, tak akan cukup diulas tulisan pendek ini.
Tetapi yang paling mungkin membuat para elit Al-Zaytun kian semberono, tampaknya adalah kesan kuat selama ini bahwa mereka pihak “The Untouchable”—yang tak tersentuh. Alih-alih ditindak hamba hukum, yang terjadi sejak sebelum bergulirnya Reformasi pun justru banyak elit negeri datang berkunjung ke Haurgeulis, Indramayu, tempat pesantren yang mengangkangi lahan seluas 1.200 hektare itu berdiri.
“Yang kita saksikan, pejabat-pejabat di Orde Baru dan Reformasi itu pada berkunjung ke Al-Zaytun. Mulai dari Habibie yang meresmikan pembangunan pondok, Adi Sasono, bahkan Jusuf Kalla juga pernah ke sana. Banyak sekali,”kata Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali M. Dai. FUUI tercatat sebagai pihak yang pertama kali membawa suara masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan Al-Zaytun. FUUI pula yang pertama kali menggelar investigasi soal Al-Zaytun, dan menghubungkannya dengan beragam temuan kasus kriminalitas, meliputi penipuan, perampokan, pencurian di masyarakat, juga di lingkungan kampus di Bandung, di awal milenium.
“Pada 2001, kami di FUUI sempat membentuk tim investigasi, namanya Tim Investigasi Aliran Sesat (TIAS),”kata KH Athian.”Berdasarkan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi dari mantan guru yang pernah mengajar di Al-Zaytun, mantan kader territorial NII, kami simpulkan Al-Zaytun itu tidak terpisahkan dengan NII KW 9, karena yang mendirikan Al-Zaytun juga sekaligus pemimpin dan presiden negara yang mereka maksud.” Dalam catatan TIAS, pada 2001 saja, “Korban atau ‘rakyat’ ‘negara’ mereka itu sudah sangat banyak. Sudah mencapai 151.000 di seluruh Indonesia saat itu.”
Belakangan, manakala pada 2011 kontroversi soal pesantren itu kembali merebak, mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono, justru terkesan membela Al-Zaytun. Menurut Hendropriyono, Mahad itu bukanlah bagian dari NII. Alasannya, pesantren pimpinan AS Panji Gumilang itu menjunjung NKRI, yang dengan itu nasionalismenya tak perlu lagi dipertanyakan.
“Al-Zaitun itu pesantren dengan nuansa pendidikan. Ada gedung Soekarno, gedung Moh Hatta, gedung Syahrir, gedung Soeharto dan lain-lain. Yang pernah datang Presiden Soeharto, Presiden Habibie dan Presiden Mega yang diwakilkan saya,” ujar Hendropriyono, Jumat (29/4/2011).
Pernyataan Hendro tentu saja bertolak belakang dengan kesimpulan Team Peneliti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Ma’had Al-Zaytun, yang dibentuk dan mengajukan laporan sekitar satu dekade sebelumnya. Tim gabungan tiga komisi di MUI, yaitu komisi fatwa,komisi pengkajian dan komisi pendidikan, dengan ketua KH. Ma’ruf Amin, Sekretaris Drs. Aminudin Yakub, MA; Wakil Sekretaris Drs. H. Ahmad Baidun, M.Si; beranggotakan K.H. Irfan Zidni, MA;Prof. K.H. Ali Mustofa Ya’qub, MA; Drs. A. Fattah Wibisono, MA; Drs. H. Hasanuddin, M.Ag; DR. H. A. Mubarok, MA; Drs. Amirsyah Tambunan, M.Ag; DR. Utang Ranuwijaya, MA; Ir. M. Zein Nasution; Drs. H. Anwar Abbas dan H. Zafrullah, SH itu memberikan kesimpulan tegas.
Mereka berkesimpulan, menemukan indikasi kuat adanya hubungan (relasi) antara Ma’had Al-Zaytun dengan organisasi NII KW IX. Hubungan tersebut, menurut tim, bersifat historis, finansial dan kepemimpinan. Hubungan historis menegaskan bahwa kelahiran Ma’had Al-Zaytun memiliki hubungan kesejarahan dengan organisasi NII KW IX. Hubungan Finansial menegaskan adanya korelasi financial dalam arti adanya aliran dana dari anggota dan aparat territorial NII KW IX yang menjadi sumber dana signifikan bagi kelahiran dan perkembangan Ma’had Al-Zaytun. Sementara hubungan kepemimpinan menegaskan bahwa kepemimpinan di Lembaga pendidikan Al-Zaytun terkait dengan kepemimpinan di organisasi NII KW IX, terutama pada figur AS Panji Gumilang dan sebagian eksponen (pengurus yayasan).
Tidak sekadar indikasi tersebut, Tim juga melihat adanya penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktikkan organisasi NII KW IX tersebut. Penyimpangan yang terjadi antara lain dalam hal mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang menyimpang dan kebiasaan mengkafirkan (takfir) kelompok di luar organisasi mereka.Belum lagi Tim pun menemukan adanya penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan qurban yang diterapkan oleh pimpinan Ma’had Al-Zaytun, sebagaimana dimuat dalam majalah internal mereka, “Al-Zaytun”.
Atas temuan yang didapat setelah empat bulan penelitian tersebut, Tim MUI tersebut memberikan rekomendasi, antara lain, agar pimpinan harian MUI dapat mengambil inisiatif dan langkah-langkah konkret untuk membenahi kepemimpinan di Ma’had Al-Zaytun. Satu hal yang terbukti berbilang dekade kemudian tampaknya tidak dilakukan.
Tentu saja, merombak kepemimpinan Al-Zaytun bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya karena pesantren tersebut begitu besarnya sehingga salah penanganan akan melibatkan nasib sekian banyak pihak. Lainnya, semua orang tahu betapa licin, supel dan kuatnya jalin-kelindan pertemanan sang pemimpin mahad, Syekh Panji Gumilang. Bila tidak supel, bagaimana bisa ia mendatangkan para elit negeri elevel Menteri, bahkan presiden, datang ke Dusun Mekarjaya yang terpencil di pedalaman Indramayu. Bahkan tak sedikit media menulis, di era Presiden Jokowi, KSP Moeldoko termasuk tokoh yang disebut-sebut mengenal dan dikenal dekat dengan Panji.
Hanya soal jalin kelindan nasib mahad dengan warga setempat, langsung ditepis Lurah Desa Mekarjaya, Rudiyanto. Menurut Rudiyanto, dua puluh tahun lebih pesantren itu berdiri, yang dirasa warga desa menurutnya hanya kerugian.
“Tidak ada (kontribusi mereka),”kata Rudiyanto menjawab pertanyaan reporter Inilah.com, Jumat (23/6/2023). Yang ada, di sisi ekonomi, kata dia, mereka di awal-awal sering minta untuk dilibatkan untuk memasarkan produk warga. “Pelan-pelan mereka belajar dan membuat usaha yang sama. Lama-lama usaha warga asli malah kalah saing dan tersingkir,”kata Rudiyanto.
Tidak hanya itu, orang-orang Al-Zaytun juga seperti mengharamkan untuk bertransaksi dengan warga sekitar. “Maka putaran uangnya, ya ke kaum mereka saja,”kata Rudiyanto. Sementara, karena modal mereka relative lebih kuat, bisa dipastikan bahwa 70-an persen dari pemilik warung di Mekarjaya adalah orang Al-Zaytun.
Dampak buruk lain dari keberadaan Al-Zaytun, menurut sang kepala desa, adalah rusaknya jalan desa akibat pembangunan pesantren tanpa henti yang melibatkan truk-truk besar. Rudiyanto mengatakan, karena seringnya jalan desa hancur, berkali-kali pula jalur logistik pesantren diubah. Alhasil kemudian semua jalan di Desa Mekarjaya hancur. “Yang menperbaiki selalu Pemerintah Kabupaten. Mereka Al-Zaytun cuek saja, tidak peduli,”kata Rudiyanto. Dampak susulan jalan rusak gampang ditebak: warga Mekarjaya susah untuk menjual hasil kebun dan tanam-tanaman mereka saat panen.
Namun di samping sekian banyak kontroversi keberadaannya, di kalangan warga Jawa Barat sebenarnya tak jarang muncul kesangsian bahwa NII Al-Zaytun adalah penerus DI/TII warisan SM Kartosoewirjo. Hal itu pula yang disuarakan para investigator awal keberadaan Al-Zaytun, misalnya KH Athian Ali dan mantan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, M. Rizal Fadillah.
Dari penyelidikan yang dulu dilakukan TIAS, KH Athian yakin bahwa NII KW 9 yang dipimpin Panji Gumilang, yang sebelumnya bernama Abu Salam, Abu Toto dan sederet nama alias lain, sama sekali bukan penerus DI/TII Kartosoewirjo. Apalagi pada saat itu dirinya didatangi seseorang mengaku bernama Abdul Fatah Wirananggapati (telah lama berpulang) yang mengaku Kuasa Usaha Panglima Tertinggi, yang diangkat Kartosoewirjo.
“Mendengar kami sedang membongkar NII KW 9 ini mereka lalu datang, menemui saya. Abdul Fatah menyatakan mendukung agar saya terus menuntaskan masalah keberadaan NII KW 9. Para bekas DI/TII itu mengaku bertanya-tanya, siapa NII KW 9 ini?” kata KH Athian. Pasalnya, Abdul Fatah yang mengaku dipercaya Kartosoewirjo untuk membentuk komandemen wilayah (KW), hanya membentuk enam KW. “Siapa yang membentuk KW 9?”kata KH Athian menirukan pertanyaan Abdul Fatah kala itu.
Dari situlah, kata KH Athian, dirinya mulai menjawab sendiri mengapa NII KW 9, negara dalam negara itu, tidak pernah diselesaikan. “Karena memang ini siapalah yang membentuknya. Yang pasti bukan orang NII yang membentuknya. Lalu siapa?”kata KH Athian, retoris.
Ia sendiri mengaku pernah membaca satu dokumen sejarah. Isinya bahwa di saat bergerilya bersama Kartosoewirjo—orang Sunda kala itu menyebutnya ‘gorombolan’—si kaki tangan Kartosoewirdjo itu melihat sang pimpinan sudah sakit-sakitan dan terkepung tentara di hutan. Dia merasa NII akan habis. “Sebelum Karto tertangkap, dia turun gunung menyerahkan diri di depan pasukan Kodam—saat itu– VI Siliwangi. Tampaknya, orang yang kemudian hari diketahui bernama Adah Djaelani itulah yang membangun KW 9, karena memang dikenal dekat dengan Panji Gumilang.
“Nah bagi Kartosoewirdjo, Adah Jaelani ini pengkhianat NII. Tapi bagi mungkin Orde Baru dia bisa jadi pahlawan. Ditariklah dia ke Jakarta dan diberi fasilitas yang menyenangkan dirinya,”kata KH Athian.
Pada sekitar 2002, ketika menjadi wartawan sebuah majalah berita, penulis pernah menjumpai Adah Djaelani di rumahnya di Tasikmalaya. Sayang, meski awalnya menerima penulis dengan baik dan ramah, sikap Adah yang saat itu pun sudah berkursi roda itu langsung berubah diametral saat ditanya soal Abu Toto, Panji Gumilang dan Al-Zaytun. Ia bahkan meminta dengan tegas agar penulis segera pergi, untuk tidak mengatakan perilakunya itu sebagai mengusir.
KH Athian sendiri sangsi Kartosoewirjo mengajarkan ajaran sesat seperti shalat tidak wajib, puasa tidak perlu, semua orang halal darahnya, selain meyakini halalnya mencuri, dan dosa zina yang bisa ditebus pembayaran uang.
Dengan buruknya dampak NII KW 9 tersebut, menurut M. Rizal Fadillah, yang perlu dilakukan saat ini adalah penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Tidak bisa lagi dibiarkan seperti yang pernah terjadi. “NII itu berarti adanya negara di dalam negara. Negara Al-Zaytun itu negara di dalam negara, yang jelas menganggu stabilitas NKRI,”kata Rizal.
Untuk itu, kata dia, becermin kepada efektifnya operasi Pagar Betis yang dilakukan terhadap Kartosoewirdjo dulu, maka NII KW 9 pun perlu juga “dipagar betis”. “Ayo, sekarang kita pagar betis Panji Gumilang ke proses hukum,”kata aktivis Muhammadiyah itu.
Ia sendiri mengaku heran bagaimana gerakan tersebut bisa bertahan puluhan tahun dalam pembiaran. “Struktur pemerintahannya jelas. Kok bisa nggak dibubarkan? HTI yang ingin membentuk negara khilafah saja, dan baru sebatas wacana, bisa segera dibubarkan. Lantas Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan sejumlah bukti yang ada, mengapa dilepaskan begitu saja?” tanya dia.
Naga-naganya pemerintah pun tak ingin membiarkan Al-Zaytun terus menjadi masalah laten. “Polri akan mengambil tindakan hukum atas terjadinya dugaan tindak pidana (di Al-Zaytun). Pelanggaran pidananya sudah sangat jelas, unsur-unsurnya sudah diidentifikasi,”kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Tindakan hukum pidana tersebut menjadi tindakan pertama dari tiga hal yang akan dilakukan pemerintah. “Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). Selain menegaskan sanksi pidana terhadap Panji Gumilang, pemerintah melalui Kemenkopolhukam juga mengambil langkah pemberian sanksi administratif terhadap Al-Zaytun. Lainnya, kata Mahfud, pemerintah juga akan mengambil langkah tegas dalam memastikan situasi keamanan reaksi publik terhadap Panji Gumilang, maupun Ponpes Al-Zaytun.
Bila pemerintah konsisten dengan komitmen yang baru saja disuarakan tersebut, kita tinggal menunggu apakah Panji Gumilang masih bisa mendendangkan ‘Hevenu Shalom Aleichem’, seperti yang ia dan para simpatisan Al-Zaytun lakukan Jumat lalu, saat warga Jawa Barat menggeruduk mereka? [dsy/ harris/reza]
