Di balik rencana pemerintah mengerek pajak motor bensin (sekarang Pertalite), diduga kuat konflik kepentingan (conflict of interest) dari sejumlah pejabat negara yang berbisnis kendaraan listrik.
“Kalau benar dilakukan akan menguntungkan produsen kendaraan listrik China, beserta komparadornya. Termasuk perusahaan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) dan Moeldoko,” papar pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi kepada Inilah.com, Sabtu (27/1/2024).
Asal tahu saja, nama Luhut sulit lepas dari PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Pada 2016, PT Toba Sejahtra, perusahaan milik Luhut adalah pemilik 71,79 persen saham TBS.
Sekitar akhir 2016, Toba Sejahtra melepas 61,79 persen saham TOBA ke Highland Strategic Holdings Pte Ltd (Highland), perusahaan investasi asal Singapura yang fokus sektor energi.
Kini, Toba Sejahtra hanya punya 10 persen saham TOBA. Manajemen TBS pernah menyampaikan bahwa Toba Sejahtra merupakan pemegang saham pasif, dan tidak memiliki perwakilan pengurus di perusahaan.
Meski begitu, Pandu Sjahrir yang keponakan Luhut itu, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama TBS. Pada 2021, TOBA menggandeng GoTo Group, mendirikan perusahaan patungan bernama PT Energi Kreasi Bersama (Electrum).
Oh iya, Electrum ini brand motor listrik (molis) yang banyak digunakan driver GoJek. Karena itu tadi, kerja sama dengan GoTo. Pabrik Electrum baru dibangun Juni 2023, berambisi memasok 2 juta unit motor listrik di pasar domestik.
Nama Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang juga Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), adalah pemilik PT Mobil Anak Bangsa Indonesia (MABI).
Dikutip dari situs resminya, MABI menuliskan Moeldoko sebagai founder dan didirikan pada 2017. Perusahaan ini berdiri untuk mendukung program pemerintahan Jokowi dalam energi terbarukan.
Saat ini, MABI memiliki 7 anak usaha yang bergerak di bidang rantai pasok kendaraan lsitrik. Mulai dari produksi hingga spare parts dan infrastruktur. Produk MABI terdiri dari bus listrik dengan ukuran medium dan large. Selain itu, MABI memroduksi motor listrik dengan merek Electro.
Ekonom senior, Faisal Basri menyebut, pemerintahan Jokowi banyak terjadi praktik koruptif yang berlindung di balik kebijakan. Banyak aturan atau kebijakan yang dihasilkan pemerintah saat ini yang berbau conflict of interest.
Termasuk ya itu tadi, mengerek pajak motor BBM agar mahal. Sehingga masyarakat beralih ke molis yang perusahaannya dimiliki pejabat atau pengusaha yang dekat dengan penguasa.
“Ada pejabat yang punya bisnis sepeda motor. Supaya lebih laku dia minta sepeda motor BBM pajaknya digenjot. Berdalih urusan lingkungan. Iya betul (lingkungan), tetapi kan ada bisnisnya di situ. Ini korupsi di level kebijakan,” kata Faisal.
Sebelumnya, Menko Luhut menyebut adanya rencana untuk menaikkan pajak motor konvensional atau motor BBM. Ini nanti akan dialokasikan untuk transportasi publik.
“Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional, sehingga nantinya itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Menurut Luhut, kebijakan menaikkan pajak motor bensin ini dapat mendukung upaya mengurangi polusi udara. Dia menuturkan, kebijakan ini akan diajukan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi.
