Market

Nunggu Smelter Jadi, Pemerintah Pertimbangkan Beri Izin Ekspor Mineral

Faktor pandemi COVID-19 ditengarai telah memperlambat proses pembangunan smelter di berbagai perusahaan tambang. Pemerintah pun sedang mempertimbangkan untuk memberikan izin eskpor mineral mentah dan olahan setelah 10 Juni 2023.

Karena itu, izin akan diberikan kepada perusahaan yang pembangunan smelternya terkendala. Keputusan untuk mengizinkan ekspor bijih di luar 10 Juni hingga saat ini, Kamis (6/4/2023) masih dalam tahap finalisasi.

Sebelumnya, Menteri Energi Arifin Tasrif mengatakan, pandemi COVID-19 telah menghambat penyelesaian pembangunan smelter. Namun, pihaknya membantah bahwa memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengekspor mineral melebihi 10 Juni adalah bentuk relaksasi terhadap kebijakan pemerintah.

“Sebetulnya enggak perlu relaksasi, memang ada faktor yang kita pertimbangkan yaitu masalah keterlambatan karena COVID-19. Ini yang kita finalkan,” kata Arifin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pemerintah telah mulai menilai dampak COVID-19 terhadap pembangunan smelter sejak akhir 2022. Namun, perusahaan seperti Freeport Indonesia dan Amman Mineral telah lama menyatakan kekhawatiran mereka, bahkan sejak April 2020.

Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas menyampaikan paparan terbaru tentang proyek tersebut dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (27/3/2023).

Menurut Tony, proyek smelter perusahaan di Manyar, Gresik, telah mencapai 54,5 persen selesai, melebihi target 52,9 persen.

Proyek tersebut dijadwalkan selesai pada Desember nanti. Kemudian akan memasuki tahap pra-komisi dan komisi hingga Mei 2024. Produksi akan dimulai bertahap dan mencapai puncak pada Desember 2024.

Begitu juga dengan Amman Mineral yang telah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan proyek smelternya.

Dalam informasi yang disampaikan perusahaan secara resmi, hingga Januari 2023, proyek ini terus menunjukkan perkembangan pembangunan dengan realisasi investasi lebih dari 51 persen.

Hal itu diamini Presiden Direktur Amman Mineral, Rachmat Makkasau. Ia mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengatasi berbagai kendala eksternal yang ada serta berusaha untuk mempercepat proses konstruksi.

Rachmat menambahkan, diperkirakan commissioning smelter akan dilakukan pada Juli 2024 dan beroperasi dengan kapasitas 60 persen di Desember 2024. “Komunikasi secara intensif dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik untuk menghadapi berbagai tantangan selama tiga tahun terakhir juga terus dilakukan perusahaan,” imbuhnya.

Back to top button