Terkait implementasi APBN 2023 di paruh pertama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan adanya surplus sebesar Rp152,3 triliun. Negara sedang banyak duit nih.
“APBN 2023 semester I surplus Rp152,3 triliun, keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara di semester I-2023 tercatat Rp1.407,9 triliun, atau setara dengan 57,2 persen dari total target APBN 2023. Nilai tersebut tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kemudian, penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun atau setara 56,5 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh 9,9 persen (yoy). Ditopang Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 26,2 persen (yoy) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen (yoy). “Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik,” ujar Sri Mulyani.
Penerimaan bea cukai tercatat sebesar Rp135,4 triliun, terkontraksi sebesar 18,8 persen. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 5,5 persen yoy mencapai Rp302,1 triliun atau setara 68,5 persen dari target.
Pertumbuhan PNBP terutama berasal dari komoditas nonmigas yang tumbuh 94,7 persen yoy dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tumbuh 19,4 persen yoy.
Meski mencatatkan kinerja yang baik, namun Bendahara Negara mengatakan pelemahan harga komoditas perlu diwaspadai.
Selanjutnya, belanja negara tercatat sebesar Rp1.254,7 triliun atau 41,0 persen dari target, tumbuh 0,9 persen yoy. Perolehan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp891,6 triliun atau tumbuh 1,6 persen.
Dari nilai tersebut, 55,2 persen dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM) LPG 3 kilogram, beasiswa anak-anak tak mampu, serta BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin.
Di luar yang disalurkan langsung ke masyarakat, belanja negara juga digunakan untuk belanja prioritas nasional, seperti persiapan Pemilu 2024, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Adapun belanja transfer ke daerah digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) Papua.
Menkeu menambahkan APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah serta memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.
“APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara atau utang,” ujar Sri Mulyani.
Iwan Purwantono
