Mendekati pencoblosan pada 14 Februari, semakin santer dugaan politisasi bantuan sosial (bansos). Tentu saja pihak yang terciduk adalah paslon nomor urut 2, karena ada Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi.
Pendiri Nalar Institute, Yanuar Nugroho, menegaskan bahwa politisasi bansos menguat di setiap pemilu. Program yang bertujuan mulia yang mengentaskan kemiskinan, menjadi salah satu amunisi melanggengkan kekuasaan.
Celakanya, praktik politisasi bansos untuk meraup dukungan atau simpati di pemilu, acapkali menyeret penguasa atau inkumben. “Dengan mengakui ini program saya,” kata Yanuar dalam Outlook Perlindungan Sosial 2024 yang diselenggarakan Tempo di Jakarta, Sabtu (27/1/2024).
Analisa Yanuar ini, tidak kaleng-kaleng. Terkonfirmasi dari adanya seorang menteri yang menyebut bahwa bansos ini adalah program Presiden Jokowi. Sehingga salah kalau masyarakat tidak mengikuti arahan Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024. “Kalau kamu tidak memilih dan mendukung Jokowi, bansos dihentikan. Nah, jargon-jargon seperti itulah yang salah dan menyesatkan,” kata Yanuar.
Saat ini, kata dia, berkembang informasi tentang bansos yang membohongi publik. Narasi kebohongannya: jika tidak mendukung pasangan calon (paslon) yang didukung inkumben atau presiden, maka bansos tidak diteruskan. “Itu kan pembodohan dan pembohongan. Karena bansos adalah program pemerintah,” ujar dia.
Menurut Yanuar, pembohongan dalam narasi bansos milik paslon tertentu harus dihentikan. Dia mengatakan, menteri yang terlibat membagi-bagi bansos penting untuk diprotes. Namun yang lebih penting adalah narasi yang dibawakan seolah-olah bansos milik paslon tertentu itu perlu dihentikan.
Asal tahu saja, Jokowi menggelontorkan anggaran Rp157 triliun untuk mengguyur berbagai program bansos. Angka ini naik 7,4 persen dibandingkan 2023.
Menariknya, Kementerian Sosial (Kemensos) tak pernah dilibatkan dalam penyaluran program bansos. Justru, Jokowi tampil ‘one man show’.
Jauh sebelum Jokowi berkantor di DKI, tepatnya saat menjadi Wali Kota Solo, dia getol mencibir program bansos yang digagas Presiden SBY. Kala itu namanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program tersebut tak mendidik rakyat.
Sebaiknya pemerintah membantu sektor-sektor yang produktif saja. Kini semuanya berbalik. Jokowi gencar membagikan bansos, mungkin demi mulusnya langkah si sulung, melenggang ke istana.
