Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto berharap pemerintah berani menindak tegas eksportir 5 juta ton nikel ilegal ke China. Merespons Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Panjaitan yang mengaku sudah pegang data eksportir nakal itu.
“Pemerintah harus segera memproses perusahaan eksportir tersebut, karena sudah merugikan negara triliunan rupiah,” tegas Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima Inilah.com di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
“Tunggu apalagi? Segera pidanakan. Menko Marves jangan sekedar obral wacana. Begitupula KPK agar segera memeriksa lembaga-lembaga pengawas ekspor yang diduga main mata,” sambungnya.
Mulyanto menduga, praktik ekspor nikel ilegal ini, dilakukan jaringan yang melibatkan swasta, oknum pemerintah, dan oknum lembaga pengawasan ekspor. “Sebab, jumlah mineral yang diekspor sangat besar, sehingga tidak mungkin lembaga pemberi izin ekspor tidak mengetahui,” imbuh dia.
Mulyanto menilai, sangat mudah untuk menelusuri pelaku ekspor nikel ilegal ke China. Karena, kegiatannya dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi di Indonesia. Sehingga, dokumen dan data ekspor dengan mudah didapatkan.
“Masalahnya, mau-tidak KPK memeriksa oknum pejabat yang menjadi beking ekspor ilegal itu? Mellihat besarnya jumlah mineral yang diekspor, kuat dugaan bekingnya bukan orang sembarangan. Karena itu perlu kemauan yang keras bagi KPK dan Kepolisian untuk mengusut perbuatan melawan hukum ini,” terangnya.
Tentu saja, kasus ini harus dituntaskan secara transparan, tambah dia. “Pemerintah tidak boleh membiarkan pengusutan kasus ini berlarut-larut. Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan mendalami soal ini, bersama mitra terkait agar kasus serupa dapat diantisipasi,” imbuh dia.
“Negara banyak dirugikan dengan ekspor nikel ilegal ini. Di satu sisi, hilirisasi nikel setengah hati, yang mengekspor nickel pig iron (NPI) dan feronikel, tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai. Namun malah terjadi kebocoran ekspor,” tambah dia.
Dalam hal ini, pemerintah harus bersungguh-sungguh meningkatkan pengawasan kelembagaan sumber daya alam (SD), termasuk pertimbangan untuk membentuk Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian ESDM.
Sebelumnya, Menko Luhut akan meminta data Bea Cukai China untuk melacak kapal dan eksportir 5 juta ton bijih nikel ilegal ke China, periode 2021-2022. Nilainya mencapai Rp14,5 triliun. “Datanya dapat, kapal pembawa dan perusahaan, apa yang dapat kita urus dari sini (Indonesia) berkasnya,” kata Menko Luhut usai membuka acara LPS Monas Halft Marathon, di Monas Jakarta Pusat, Minggu (2/6/2023).
Untuk mencegah kejadian ini berulang, kata Luhut, ke depan pemerintah bakal mendata perusahaan nikel ke SIMBARA. “Kita urut nanti dont worry. sekarang SIMBARA sudah masuk batubara, sekarang nikel kita masukan ke Simbara jadi semua digitalis itu untuk kemajuan besar itu,” jelasnya.
Diana Rizky
