Anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah mengakui memang Indonesia akan menghadapi fase krisis beras kedua. Ia menyatakan, DPR sudah dari jauh-jauh memperingatkan soal ancaman ini tapi pemerintah terlihat belum melakukan tindakan antisipasi yang nyata.
“Kita ini akan mengadapi fase krisis beras kedua, sudah diingatkan dari jauh-jauh hari. Lalu apa yg kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah?,” tegas Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sigap seperti pemimpin dunia lainnya. Pasalnya, pada konferensi di tingkat dunia terkait perubahan iklim PBB, banyak kepala negara yang sudah mempersiapkan diri dan melakukan pencegahan akan krisis pangan ini, termasuk memberi insentif kepada petani.
Ia curiga, pemerintah memang sengaja tidak melakukan tindakan antisipasi nyata agar bisa memberi peluang bagi Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membuka keran impor besar-besaran.
“Nah saya kira ini jangan sampai pendapat (Bapanas) itu menjadi dalih bahwa impor itu ya akan dilakukan dalam jumlah yang sangat besar,” tutur Luluk menegaskan.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut adanya potensi krisis beras di Indonesia. Pernyataan ‘horor’ ini berpotensi melahirkan panic buying yang berdampak beras semakin langka.
Kata Arief, Indonesia berpotensi masuk ke fase krisis beras kedua. Asalkan, hasil panen pada musim tanam Maret-April 2024, hanya menghasilkan beras kurang dari 2,5 juta ton. Padahal, Indonesia berhasil melewati fase krisis pertama. “Masih tanam di atas 1 juta hektare, maka bulan 7 kita tetap masih punya beras di atas 2,5 juta ton,” kata Arief di Jakarta, Senin (4/3/2024).
