Jadi-tidaknya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menempati posisi Direktur Utama (Dirut) Pertamina, sangat bergantung keputusan Presiden Jokowi. Karena, Pertamina adalah salah satu BUMN strategis.
“Pemegang saham BUMN ini adalah pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintahan. Sementara, Menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham. Jadi, selama ini, pengambilan keputusan dilakukan langsung oleh presiden, atas saran dan pendapat Menteri BUMN. Apalagi Pertamina adalah salah satu 5 BUMN strategis,” tegas Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Jakarta, Senin (24/7/2024).
Terkait banyak pihak pihak yang mengkritisi Ahok, menurut Yusri, tidak akan berdampak banyak. Sejatinya, baik Presiden Jokowi maupun Menteri BUMN Erick Thohir cukup paham mengenai integritas Ahok.
“Kami mengetahui adanya pertemuan antara pengusaha pasir laut mau minta dibolehkan main minyak di Pertamina. Jika tidak salah, disampaikan di depan Erick Thohir dan Ahok. Kala itu, Ahok langsung tolak. Artinya, Erick paham betul integritas Ahok. Jika tidak percaya, tanya langsung ke Erick. Kalau ditanya siapa pengusaha, saat ini, saya rahasiakan dulu. Nanti jika eskalasi meningkat akan saya buka cerita ini, ” ungkap Yusri.
Yusri menyayangkan sejumlah pengamat dan politikus di DPR yang gencar mengkritik Ahok, bahkan cenderung melakukan pembunuhan karakter. “Kita ini kan negara hukum, jangan ada pembunuhan karakter lah. Kalau ada korupsi pasti ditangani penegak hukum. Kita mestinya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Sedangkan tersangka atau terdakwa saja belum bisa dikatakan bersalah sampai ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap,” tegas Yusri.
Termasuk pernyataan seorang anggota Komisi VI DPR asal Gerindra yang menyebut pergantian Dirut Pertamina belum diperlukan saat ini. “Mungkin karena Ahok pernah menolak usulannya agar Pertamina membeli (akuisisi) BUMN sakit, sehingga muncul kritikan itu,” ungkapn Yusri.
Iwan Purwantono
