Status strategis lebih sering dimanfaatkan untuk meneror warga namun tak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pemungutan suara terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kian dekat. Dalam tempo kurang dari satu bulan lagi yakni 14 Februari 2024, rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih akan memilih pasangan calon presiden (capres)-calon presiden (cawapres) yang dinilai pantas memimpin negeri ini.
Siapa pun yang terpilih dipastikan menghadapi seabrek pekerjaan rumah (PR) warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus dikerjakan maupun dievaluasi apakah dilanjutkan atau dihentikan. Salah satunya di bidang pembangunan infrastruktur besar dengan label Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan pemerintahan Jokowi hampir satu dekade terakhir.
Awal tahun ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, sebanyak 190 PSN rampung selama 2023 dan menghabiskan anggaran hingga Rp1,515 triliun.
Selain capaian 190 PSN, hingga akhir 2023, terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang dalam status beroperasi sebagian. Kemudian, 50 proyek lain dalam tahap konstruksi. Adapun 4 proyek dalam tahap transaksi serta 37 proyek dan 4 program dalam tahap penyiapan.
Airlangga juga menyebut tambahan satu PSN berupa mega proyek Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall).
Meski begitu, tak sedikit PSN yang memunculkan kontroversi hingga menuai penolakan dari masyarakat berujung bentrok dengan aparat keamanan.
Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, jumlah PSN saat ini sudah sangat banyak. Konteks strategis pun dipandang perlu direvisi karena sudah tidak bermakna lagi.
“Tampaknya, banyak proyek strategis hanya penyebutan namanya saja strategis, tapi sebenarnya adalah proyek biasa saja,” kata Anthony kepada Inilah.com, Jumat (26/1/2024).
Oleh karena itu, persoalan pun bermunculan. Antony menyebut, PSN kerap digunakan sebagai jalan pintas untuk membebaskan lahan secara paksa atau menggusur penduduk setempat. Tujuannya, menjadikan lahan itu sebagai lokasi PSN.
Dia mencontohkan antara lain PSN pertambangan andesit di Wadas, Jawa Tengah; pertambangan dan hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara; dan pembangunan pabrik kaca di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
“Proyek-proyek tersebut di atas, di mana letak strategisnya? Tidak ada. Mungkin strategis bagi investor saja, dalam arti memberi keuntungan besar,” kata Anthony.
Diketahui, upaya pemerintah mewujudkan PSN di tiga daerah itu memang memunculkan penolakan keras dan persoalan tersendiri bagi masyarakat setempat. Di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jateng, warga terlibat konflik dengan aparat gabungan TNI dan Polri pada September 2022. Sekitar 60 warga sempat ditangkap aparat. Permasalahan mencuat karena warga menolak penambangan batu andesit untuk kebutuhan pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Bener. Sebab, hal itu dikhawatirkan merusak puluhan titik sumber mata air bagi warga.
Kemudian, pertambangan dan hilirisasi nikel yang di antaranya berlokasi di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan tertulis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), pertambangan nikel mencemari sumber air warga desa di Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara.
Sementara di Halmahera Timur, Maluku Utara, lima ribu nelayan tradisional terpaksa berhenti melaut dan menanggalkan profesinya akibat pertambangan nikel. Sebab, terjadi pencemaran laut dan hancurnya ekosistem pesisir dan pulau kecil.
Sedangkan, di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, bentrok terjadi antara aparat gabungan dengan warga setempat pada September 2023. Warga menolak penggusuran dan direlokasi terkait pembangunan PSN Rempang Eco-City. Aparat dilaporkan sempat bertindak represif untuk membubarkan warga yang menolak relokasi.
Anthony pun secara khusus menyoroti Rempang Eco-City.Menurut dia, pada 28 Juli 2023, perusahaan asal China Xinyi, PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, menandatangani nota kesepahaman Proyek Rempang Eco City yang disaksikan oleh Presiden Jokowi. Selanjutnya, ujar Antohy, untuk mempercepat proses legalitas proyek Rempang, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi status Rempang Eco-City sebagai PSN pada 28 Agustus 2023.
“Bagaimana bisa, hanya dalam satu bulan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional? Absurd!” ujar Anthony menyesalkan.
Menurut dia, status PSN itu hanya untuk mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan Rempang dan menggunakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang terindikasi melanggar konstitusi.
PSN lain yang juga terus disorot adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebab, pembangunan IKN butuh dana Rp466 triliun. Mengutip analisis Center of Economic and Law Studies (CELIOS), apabila terus dilanjutkan, pemerintahan baru kemungkinan bakal menanggung utang sangat besar.
Padahal, dana Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk membangun IKN dinilai sebagian pihak akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur lainnya. Belum lagi potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan IKN.
Oleh karena itu, Anthony menyarankan kepada siapa pun pasangan capres-capres yang memenangkan Pilpres 2024 untuk mengkaji kembali PSN secara keseluruhan. Langkah ini dibutuhkan untuk melihat apakah proyek di suatu daerah memberikan rasa keadilan bagi rakyat setempat. Terlebih, kata dia, status strategis pada PSN juga lebih sering digunakan meneror atau menggusur warga.
Selain itu, ujar Anthony menambahkan, PSN tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi sebenarnya investasi total di berbagai macam industri.”Proyek (PSN) yang melanggar ketentuan peraturan dan undang-undang harus dikoreksi, atau kalau perlu dibatalkan,” ujarnya. [Dha/Diana Rizky]
