Presiden Joko Widodo mengaku sosok Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (menko polhukam) definitif akan berasal dari kalangan nonpartai politik (parpol).
“Secepatnya (ditunjuk), dari non (partai politik),” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan, di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).
Presiden Jokowi sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. Mahfud mengundurkan diri dari jabatan menko polhukam.
Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (3/2/2024). Keppres ini juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.
Sebagaimana isi Keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya menko polhukam definitif.
Dalam keterangannya di Bandung, Presiden menyatakan Tito ditunjuk lantaran memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, Tito pernah menjadi kapolri dan kini menjabat menteri dalam negeri.
“Sekarang di mendagri, saya kira untuk memegang Menko Polhukam, saya kira nggak ada masalah,” ujarnya.
Jokowi menyebut, aspek terpenting, saat ini adalah organisasi di Kementerian Polhukam berjalan dengan baik.
