Memang betul, Indonesia adalah negeri gemah ripah loh jinawi. Berpenduduk banyak dikaruniahi kekayaan alam berlimpah. Tapi sayang, penghasilan rakyatnya minimalis.
Dalam Sidang Tahunan MPR, DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023), Presiden Jokowi memberikan atensi atas masih minimnnya pendapatan warganya.
Pada 2022, misalnya, pendapatan per kapita mencapai US$4.783. Kurang-lebih Rp71 juta per tahun (kurs Rp15.000/US$). Atau Rp5,9 juta sebulan. Naik 14 persen ketimbang 2021 yang mencapai Rp62,3 juta setahun.
Atas capaian itu, Indonesia disebut-sebut naik kelas dari negara berpenghasilan menengah bawah menjadi negara menengah atas.
Dalam 10 tahun, Jokowi cukup yakin bahwa penghasilan rakyat Indonesia bakal melesat menjadi Rp153 juta setahun. Atau naik 2 kali lipat, masih ada lebihnya Rp11 juta jika dibandingkan dengan 2022.
Tapi jangan bangga dulu. Penghasilan rakyat Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga di ASEAN. Sebut saja, Malaysia, pendapatan per kapitanya cukup gede, yakni US$ 11.109,26, atau Rp166,6 juta, pada 2021.
Disandingkan dengan Thailand pun, sami mawon. Pada 2021, pendapatan per kapita negeri Gajah Putih ini, mencapai US$ 7.066,19, atau Rp105,99 juta per tahun.
Apalagi kalau dijejerin dengan Singapura bak bumi dan langit. Pendapatan per kapita negeri berlogo Singa ini tembus US$72.794 atau Rp1,09 miliar per tahun. Sedangkan China, pendapatan per kapitanya mencapai US$12.556,33, atau Rp188,3 juta per tahun. Yang terbesar adalah Monaco, pendapatan per kapitanya mencapai US$ 234.315,5 atau Rp3,5 miliar per tahun.
Jadi, gembar-gembor hilirisasi nikel membuat negara untung besar, menjadi percuma. Tak ada gunanya karena penghasilan rakyat Indonesia masih kecil. Atau proyek-proyek infrastruktur yang masif di berbagai daerah, tak jua mendongkrak kesejahteraan rakyat secara signifikan.
Toh, kekayaan alam di Indonesia, hanya menjadi bancakan atau ajang korupsi dari kaum elit saja. Sementara warga Papua ternyata masih ada yang tertimpa kelaparan. Ironi di negeri berlimpah sumber daya alam.
Iwan Purwantono
