Disentil ekonom senior Faisal Basri soal minimnya keuntungan pemerintah dari hilirisasi nikel, Presiden Jokowi gerah juga. Dia pun mempertanyakan hitung-hitungan Faisal sehingga menyebut pemerintah Indonesia hanya untung 10 persen.
“Hitungan dia (Faisal Basri) itu, bagaimana. Kalau kita ya, jelas sekali. Contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun (pendapatan). Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, (naik) menjadi Rp510 triliun,” kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Jokowi menambahkan, dari angka yang disampaikannya itu jelas bahwa negara untung besar. Ada tambahan signifikan dari penerimaan pajak melalui hilirisasi nikel yang dilakukan.
“Sederhana saja, pajak dari Rp17 triliun dibandingkan Rp510 triliun, besaran mana? Semuanya bisa begitu karena dari hilirisasi. Kita mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun, besar mana?” kata Jokowi.
Sebelumnya, Faisal Basri melontarkan kritik keras atas hilirisasi nikel yang dikembangkan Presiden Jokowi, membuat China untung besar. Sementara Indonesia hanya mencapat recehan saja. Tak hanya itu, investor smelter nikel yang didominasi China, dikritiknya pula. Namun, semua kritikan itu, berbasiskan data.
Faisal menyebut, sekitar 90 persen keuntungan hilirisasi nikel, menjadi jatah investor China. Artinya, pemerintah Indonesia hanya kebagian 10 persen. Produk hasil hilirisasi nikel asal Indonesia sangat mendukung program industrialisasi di China.
“Proses hilirisasi yang hanya menghasilkan bijih nikel mentah menjadi nickel pig iron (NPI) atau feronikel, dengan 99 persen diekspor ke Cina. Jadi, dengan kata lain, kebijakan hilirisasi ini justru mendukung perkembangan industri di Cina. Dari hasil hilirisasi ini, Indonesia hanya memperoleh sekitar 10 persen, sedangkan 90 persennya mengalir ke Cina,” kata Faisal.
Iwan Purwantono
