Legasi Anies: Menolak Reklamasi dan Konsisten Melawan Oligarki

Keberadaan oligarki dalam negara demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Apakah nantinya jika terpilih menjadi presiden Anies mampu melepaskan diri dari cengkraman oligarki? Salah satu cara mengendalikan oligarki dalam Pemilu adalah membuat aturan tentang pendanaan politik atau political financing.

Tak berlebihan jika kita menyebut sosok Anies Baswedan sebagai salah satu simbol perlawanan terhadap oligarki. Keberadaan oligarki dalam negara demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Tetapi dalam banyak kasus, oligarki tumbuh subur dan menjelma menjadi pengendali negara yang sesungguhnya. Pemerintah tak lebih sebagai pajangan dan boneka yang tak berdaya.

Founder sekaligus CEO Polmark Indonesia Eep Saefullah Fatah menyebut, dalam sebuah negara demokrasi, akan selalu ada praktik oligarki, tak terkecuali di Indonesia. Praktik oligarki akan menjadi masalah apabila negara tersebut tak dipimpin orang yang tegas.

“Jadi harapan kita ke depan adalah ada Presiden kita di masa yang akan datang ini yang bukan jadi alatnya oligarki tetapi dia mengendalikan oligarki,” ujar Eep.

Dalam pandangan Eep, Anies Baswedan bisa menjadi sosok yang mampu melawan oligarki. “Anies berhasil tidak jadi pekerja partai selama lima tahun jadi Gubernur,” kata Eep.

Menolak Reklamasi

Apa yang dikatakan Eep bukan tanpa alasan. Hal ini paling tidak terlihat dari selama lima tahun memerintah di Jakarta, banyak kebijakan Anies yang pro rakyat dan menentang oligarki.

Salah satunya adalah menolak reklamasi Teluk Jakarta yang dikuasai oligarki. Komitmen ini sudah didengungkan Anies sejak dari panggung debat Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. “Kita menolak reklamasi karena menjadi contoh tempat enclave. Ini tidak berpihak kepada kepentingan warga,” ucap Anies di Hotel Bidakara, Jumat, 13 Januari 2017.

Setelah pilkada, Anies konsisten menolak reklamasi. “Kami juga pastikan jangan diteruskan itu reklamasi. Resep mujarab kalau reklamasi dijalankan bakal merata banjir di Jakarta,” kata Anies di Bukit Duri, Jakarta Selatan, 21 Juni 2017.

Pada 7 Juni 2018, Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies menyegel 932 bangunan di Pulau D hasil reklamasi karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).

Kemudian, pada 26 September 2018, Anies mengumumkan penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta dengan mencabut izin 13 pulau yang belum dibangun. “Seperti yang kami janjikan ketika pilkada kemarin, bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kami tuntaskan,” tegas Anies.

Berbeda dengan 13 pulau yang belum dibangun, izin empat pulau reklamasi yang lain tidak dicabut karena sudah terlanjur dibangun. Keempat pulau itu adalah Pulau C, D, G, dan N.

Saat itu, Anies berujar, nasib empat pulau reklamasi yang sudah dibangun akan ditentukan melalui peraturan daerah. Pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Sedangkan pengembang harus diverifikasi izinnya.

“Pulau yang sudah jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, yang belum, tidak dibangun, dan semua kegiatan di sana, sekarang sedang dilakukan pemeriksaan verifikasi. Nanti setelah selesai, total semua baru nanti kita laporkan,” tutur Anies.

Mencari Pemimpin Antioligarki

Pasca deklarasi Anies sebagai capres Partai Nasdem, berbagai suara sumbang bermunculan, termasuk meragukan apakah nantinya ketika terpilih sebagai presiden Anies mampu melepaskan diri dari cengkraman oligarki. Berbagai kekhawatiran itu wajar wajar saja, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk maju sebagai presiden tidaklah sedikit. Lazimnya, logistik pemilu ini ditanggung para bohir yang tak lain adalah para oligarki.

Mardigu Wowiek dalam kanal youtube-nya Mardigu Bossman memperkirakan, biaya yang dibutuhkan kalau mau jadi presiden di Indonesia Rp9 triliun. Itu dianggap ongkos demokrasi termurah di dunia.

“Nah setelah dia jadi presiden dia itu ngapain? Dia akan memegang Rp2000 triliun anggaran nasional dan kita tahu PDB (Produk Domestik Bruto) kita Rp16 ribu triliun. Itu artinya yang Rp14 ribu triliun adalah sumbangan sektor swasta,” papar Mardigu.

Lalu siapa yang punya duit sembilan atau Rp 10 triliun itu? “Ya oligarki. Jadi tak heran di negara yang demokrasinya belum mapan, rakyatnya bisa dibeli, maka oligargi bisa membayar kandidat untuk jadi presiden. Untuk mengelola APBN yang Rp2000 triliun itu dan untuk membuat kebijakan supaya yang Rp14 ribu triliun lainya mengarah ke kelompok oligarki saja. Jahat ya saya ngomongnya, tapi ini hanya sebagai wakeup call supaya kita semua sadar,” kata Mardigu.

Menurut Mardigu, ada cara untuk menjadikan non oligarki menjadi pemimpin Indonesia. Dia merujuk pada pemilu presiden Amerika yang berhasil mendudukan Warren G Harding di Gedung Putih tahun 1921 silam. Kala itu Warren maju tanpa bantuan dari oligarki.

Nah dananya darimana ? Dananya dikumpulkan dari UMKM, pengusaha menengah, dana receh lainnya.  “Shock sekali oligarki Amerika. Dia gak berumur panjang, hanya dua tahun di gedung putih. Dia termasuk presiden terkorup karena banyak sekali oligarki yang bayar ke dia dan dia terima.”

UU Pendanaan Politik

Ada langkah lain yang ditawarkan Eep untuk mengendalikan oligarki. Caranya, dengan membuat Undang-Undang (UU) terkait pendanaan politik atau political financing. Menurut dia, saat ini Indonesia belum memiliki UU yang mengatur hal tersebut. Padahal, terdapat tiga poin penting yang seharusnya diatur dalam UU pendanaan politik.

“UU Pendanaan Politik dalam negara demokrasi antara lain mengatur tentang bagaimana pendanaan politik dikumpulkan. Bukan hanya jumlahnya, tetapi akuntabilitas dan transparansinya,” kata Eep.

Selain itu, UU Pendanaan Politik juga mengatur soal pengeluaran dana untuk kepentingan berpolitik. “Dalam demokrasi yang sehat tidak boleh orang yang duitnya tidak berseri membuat iklan setiap hari menghabiskan frekuensi publik. Sementara tidak ada kandidat lain yang bisa menyaingi dia. Harus ada aturan itu,” ujar Eep.

Wiguna Taher (Pemimpin Redaksi Inilah.com)