Bila pemerintah mengambil kebijakan hilirisasi komoditas agromaritim yang meliputi perkebunan, perikanan, dan kelautan maka akan memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.
“Kalau (komoditas) yang dipersiapkan oleh Kementerian Investasi, yang ada 21 proyek strategi hilirisasi, yang paling bisa bermanfaat besar buat rakyat itu yang agro dan maritim,” kata Guru besar ekonomi politik Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Didin S. Damanhuri, dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan di platform Zoom, Jumat (18/8/2023).
Dia menjelaskan prioritas hilirisasi komoditas agromaritim lebih menguntungkan karena Indonesia memiliki penguasaan atas teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan proses hilirisasi komoditas pertanian dan kelautan.
Seperti halnya komoditas garam, menurut Didin, menjadi salah satu komoditas agromaritim untuk layak dilakukan hilirisasi. Karena memiliki teknologi yang sederhana. Dengan potensi itu, dia menyayangkan komoditas garam justru didominasi oleh produk impor.
“Garam teknologinya sederhana bisa dilakukan di Madura dan lain sebagainya tapi sekarang ini garam itu baik garam industri maupun garam konsumsi sudah dikuasai oleh impor,” ucapnya.
Selain teknologinya yang lebih sederhana dan relatif dikuasai oleh negara, Didin menyebutkan bahwa hilirisasi komoditas agromaritim dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap ketenagakerjaan, finansial, hingga kesejahteraan rakyat.
“Multiplier effect baik ketenagakerjaan maupun finansial sampai ke kesejahteraan itu akan jauh lebih punya dampak besar terhadap Indonesia,” kata Didin.
Dia menyarankan Indonesia perlu menentukan posisinya dalam proyek hilirisasi komoditas yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Saya kira Indonesia butuh sekali sebuah positioning yang lebih serius di dalam hilirisasi yang menguntungkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya,” ujarnya.
Kementerian Investasi/BKPM saat ini tengah berfokus pada hilirisasi delapan sektor prioritas yakni mineral, batubara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan sebagai arah kebijakan investasi Indonesia.
Adapun delapan sektor tersebut terdiri dari 21 komoditas, yakni batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perah, aspal buton, minyak bumi, dan gas bumi.
Sektor perkebunan dan kehutanan terdiri dari kelapa, karet, bio fuel, kayu log, dan getah pinus. Sementara sektor kelautan dan perikanan meliputi udang, ikan, rajungan, rumput laut dan garam.
Wahid Ma’ruf
