Rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menuai perhatian banyak pihak meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 baru digelar Februari 2024.
Menurut Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, pihaknya memandang kian cepat pertemuan antara AHY-Puan digelar maka semakin baik. Pertemuan ini sejatinya bersifat saling menghormati posisi kedua belah pihak saat ini. Poin krusialnya, ujar Djarot, PDIP tak berniat membajak AHY dari Koalisi Perubahan.
“Kita menghormati masing-masing posisi, Partai Demokrat kan sudah mengusung Mas Anies ya, boleh silahkan, kita dorong, saling menghormati,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/6/2023)
Dia menjelaskan, PDIP dan Partai Demokrat sejauh ini masih mencari waktu yang tepat menyangkut terselenggaranya pertemuan itu. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, materi pembicaraan AHY dan Puan nantinya lebih menyasar masalah kebangsaan dan tantangan Indonesia ke depannya.
“Masalah-masalah komitmen kita bisa menyelenggarakan pemilu yang aman, yang damai, yang toleran, yang harga-menghargai satu sama lain,” ujar Djarot menegaskan.
Partai Demokrat yang dipimpin AHY saat ini sudah bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Koalisi yang juga dihuni Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres). Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Langkah PDIP ini diikuti PPP, Partai Hanura, PSI, dan Partai Perindo.
Adapun rencana pertemuan AHY dan Puan itu muncul beberapa hari setelaj nama ketua umum Partai Demokrat itu disebut sebagai salah satu yang dipertimbangkan PDIP untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.
Selain AHY, sejumlah nama lain yang disebut Puan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
