Calon wakil Presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal wacana Dewan Kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang berpeluang diembannya saat menjabat nanti.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, memilih untuk terlebih dahulu menunggu kepastian dari RUU DKJ, yang saat ini masih dibahas DPR dan pemerintah.
“Ya ditunggu saja kepastiannya,” ujar Gibran, di Balai Kota Solo, dikutip dari Inilahjateng, Kamis (14/3/2024).
Saat diminta pendapat apakah setuju dengan rencana itu, Gibran kembali meminta untuk menunggu kepastiannya.
“Ditunggu aja kepastiannya, kalau belum pasti jangan statement,” tandasnya.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui rumusan baru dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yakni agar ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden RI.
“Jadi kita setuju yang rumusan baru, ya?” tanya Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat panitia kerja (panja) pembahasan DIM RUU DKJ seraya mengetuk palu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Rumusan baru tersebut untuk menganulir rumusan lama, sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 523 ayat (3) draf RUU DKJ yang menyebutkan bahwa, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden”.
Meski begitu, DPR mempersilahkan bila nantinya Presiden memutuskan untuk memberi jabatan kepada Wakil Presiden memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi.
“Kemudian ketentuan itu diatur dalam peraturan presiden. Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai,” kata Supratman.
Langkah ini, juga diamini oleh anggota Baleg DPR RI dari PKS, Mardani Ali Sera.
“Saya setuju dengan draf yang dibuat pimpinan karena memang kita sistemnya presidensial, bahwa nanti presiden tetap menunjuk wakil presiden tidak ada masalah,” kata Mardani.
