Pemerintah pusat disarankan untuk memberikan dana talangan ke pemerintah daerah agar bisa menjaga stabilitas pangan sehingga harga komoditas tidak naik dan inflasi bisa terkendali.
Demikian disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani dalam Diskusi Publik Kenaikan Harga Pangan Menjelang Ramadhan secara daring, dikutip di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Aviliani menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, pemerintah daerah perlu memiliki dana talangan untuk memastikan ketersediaan suplai pangan dan menstabilkan harga.
“Untuk apa? Kalau terjadi krisis mereka harus menyiapkan suplai, nah suplai itu kan butuh talangan, jadi kasih dana talangan supaya mereka menstabilkan harga,” ujarnya.
Menurutnya, operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkadang memakan waktu yang lama, sehingga ada daerah yang tidak terjangkau oleh operasi pasar tersebut dan akhirnya mengalami lonjakan inflasi. Aviliani menegaskan perlunya adanya dana “On Top” sebagai tambahan untuk membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Kalau sekarang kan nunggu operasi pasar dari pusat kan lama, nah akhirnya ada daerah yang karena sudah kelamaan operasi pasar, nggak kebagian, inflasinya menjadi tinggi. Jadi menurut saya perlu ada dana On Top untuk menstabilisasi harga,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.
Dari sembilan hal yang diminta, salah satunya yakni, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana belanja tak terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan.
