Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menangguhkan plafon utang US$31,4 triliun dan membatasi pengeluaran, Rabu (31/5/2023) malam waktu setempat.
Sebanyak 314 anggota DPR sepakat meloloskan RUU Tanggung Jawab Fiskal 2023, sementara yang menolak berjumlah 117.
Lebih rinci soal voting tersebut, 149 dari fraksi Partai Republik menyatakan setuju, sementara 71 menentangnya. Dari Partai Demokrat, sebanyak 165 anggota setuju, dan 46 menolak.
Usai lolos di DPR, RUU tersebut akan diserahkan ke meja Senat.
Tak lama setelah pemungutan suara, ketua DPR AS Kevin McCarthy mengatakan bahwa produk hukum itu disepakati pihaknya untuk dilanjutkan merupakan sebuah momen bersejarah.
“Saya ingin membuat sejarah. Saya ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Kongres lain, kami ingin membalikkan keadaan,” ujar McCarthy.
“Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, kami akan membelanjakan lebih sedikit [anggaran] dari yang kami habiskan di tahun sebelumnya. Malam ini, kami membuat sejarah,” imbuhnya.
Presiden AS Joe Biden menyambut produk hukum tersebut. Ia mengatakan RUU itu merupakan kabar baik bagi rakyat dan ekonomi Negeri Paman Sam.
“Malam ini, DPR mengambil langkah penting untuk mencegah gagal bayar yang pertama kali dan melindungi pemulihan ekonomi, yang diperoleh dengan susah payah, dan negara kita,” kata Biden dalam pernyataan resminya.
Perjanjian anggaran itu, lanjut dia, merupakan kerja sama dua pihak dalam hal ini Demokrat dan Republik di DPR. Menurutnya, tak ada pihak yang mendapat semua yang diinginkan.
UU itu nantinya akan menangguhkan batas utang hingga kuartal pertama 2025, setelah pemilihan umum (pemilu) 2024.
Berdasarkan perjanjian tersebut, pengeluaran domestik, non-pertahanan akan dipertahankan untuk 2024. Namun, di tahun berikutnya, RUU tersebut memungkinkan peningkatan terbatas sebesar satu persen.
RUU tersebut juga mencabut anggaran COVID-19 yang tak terpakai dan menambah persyaratan kerja bagi orang-orang yang mendapat bantuan makanan hingga awal usia 50-an.
