Menteri BUMN Erick Thohir (Etho), menyebut perombakan Direksi dan Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan evaluasi atas lumpuhnya layanan perbankan selama 4 hari.
“Kita mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat. Reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik. Sebagai pemimpin, tentu kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Jangan sampai merusak kepercayaan dan merugikan masyarakat,” ujar Menteri Etho, Jakarta, Senin (22/5/2023).
Dia mengaku selalu memantau secara insentif dari seluruh BUMN yang ada. Tak terkecuali peristiwa apes yang dialami BSI. “Sekali lagi, reputasi BSI harus dijaga dengan baik. Ini jadi bahan evaluasi dan kita tak ingin terulang lagi. Mitigasi risiko penggunaan teknologi di sektor finansial harus sangat ketat,” kata Menteri Etho.
Selanjutnya dia meminta jajaran direksi dan komisaris BSI baru, segera memperbaiki sistem operasional perusahaan, termasuk memperkuat keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah.
Kalau terulang, Menteri Etho tak segan melakukan hal yang sama. Kocok ulang direksi dan komisaris BSI. “Saya sudah berpesan untuk benar-benar menjaga BSI karena ini milik semua umat dan punya potensi besar dalam perekonomian Indonesia di masa yang akan datang,” katanya.
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI, menunjuk eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017, Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Komisaris Utama, menggantikan Adiwarman Azwar Karim. Dan, memberhentikan dengan hormat Nizar Ali sebagai Komisaris.
RUPST pun memutuskan mengangkat dan menetapkan Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen dan Abu Rokhmad sebagai Komisaris.
Selain itu, RUPST menunjuk Saladin D. Effendi sebagai Direktur Information Technology dan Grandhis Helmi H. sebagai Direktur Risk Management menggantikan Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology dan Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Risk Management.
