Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat membutuhkan investasi. Bahkan hingga 2024 yang merupakan tahun politik, tetapi kebutuhannya mencapai Rp5.900 triliun yang terus meningkat sejak tahun 2020. Namun justru banyak tantangan yang dapat menurunkan gairah aliran dana investasi hingga tahun depan.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno memaparkan meskipun Indonesia telah memasuki fase pasca pandemi, potensi risiko dan tantangan ekonomi ke depan akan semakin berat. Mulai dari tensi geopolitik, perubahan iklim, hingga digitalisasi terus mengancam ekonomi Indonesia.
“Dengan potensi risiko serta tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi, kami di Pemerintahan menilai bahwa investasi menjadi kunci dari pertumbuhan dan pemulihan ekonomi,” katanya dalam acara Indonesia Re International Conference (IIC) 2023 di Jakarta, seperti dikutip Rabu (5/7/2023).
Riyatno menambahkan, mengacu pada peta jalan (road map) hilirisasi hingga tahun 2040, ada delapan sektor prioritas kebutuhan investasi untuk hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara dengan nilai 431,8 miliar dolar AS, sektor minyak dan gas bumi sebesar 68,1 miliar dolar AS, serta sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan yang membutuhkan 45,4 miliar dolar AS.
“Jadi kami di bidang investasi ini, tugasnya adalah menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar, karena sekali lagi kebutuhan investasi ini lebih banyak dari sektor swasta,” ujar Riyatno.
Dalam kesempatan itu, Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memaparkan kebutuhan investasi di dalam negeri untuk periode 2020-2024 sebesar Rp 5.800-Rp 5.900 triliun. Investasi ini menjadi kunci untuk pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia.
“Kami sampaikan bahwa kebutuhan investasi tahun 2020-2024 ini sebesar antara Rp 5.800-Rp 5.900 triliun,” katanya lagi.
Dari total jumlah tersebut, secara komposisi kebutuhan paling besar berasal dari sektor swasta yakni sebesar Rp 4.858-Rp 4.949 triliun atau 82-84 persen dari keseluruhan kebutuhan investasi.
Sedangkan nilai investasi yang dibutuhkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada pada kisaran Rp 503 triliun-Rp 577 triliun atau 8,5 persen-9,7 persen, kemudian dari sektor pemerintah senilai Rp 439 triliun-Rp 497 triliun atau sebesar 7,5 persen-8,4 persen.
Wahid Ma’ruf
