Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjanjikan akan melaporkan dugaan kasus korupsi di internal BUMN khususnya dana pensiun (dapen) BUMN ke pihak Kejaksaan Agung.
Namun laporan tersebut menunggu selesainya audit terhadap laporan keuangan BUMN. Rencananya Kementerian BUMN akan membawa dugaan kasus tersebut pada akhir bulan Juli ini.
“Sekarang kita membersihkan juga yang namanya dana pensiun yang ada di BUMN, ya akhir bulan ini kita punya laporan konkrit, siapa yang kita lihat memang kondisinya baik (keuangan), siapa yang tentu ada freud atau ada korupsi, yang kita laporkan ke Kejaksaan, tapi tunggu final daripada data (audit),” ujar Menteri Etho, sapaan akrabnya kepada wartawan di Jakarta Selatan, seperti dikutip Selasa (4/7/2023).
Menteri Etho menegaskan, setiap laporan dugaan korupsi yang diserahkan ke Kejagung harus sudah melewati tahapan audit dan diproses secara bertahap.
“Dapen kan proses dan proses yang kita mau lakukan apa step by step-nya gitu,” katanya lagi.
Kementerian BUMN sebelumnya mengakui anggaran dari dapen BUMN berkurang antara Rp11 triliun- Rp12 triliun.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko juga sudah memaparkan untuk anggaran dapen yang berkurang di BUMN berbeda-beda nilainya. Perseroan diminta melakukan penyelidikan untuk melihat akar utama persoalan tersebut, terutama dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut Tiko, bila kekurangan anggaran dapen bukan disebabkan oleh korupsi, maka BUMN yang mencatatkan dapen bermasalah harus memenuhi rasio kecukupan dana (RKD).
“Kalau nggak ada korupsi pun kemudian rencana kerjanya apa untuk dapen-dapen yang masih mengalami RKD di bawah 100, karena ada yang di bawah 80 dan sebagainya,” ujar Tiko.
