Suka atau tidak, keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami pendarahan yang luar biasa. Sangat berat untuk menyelamatkannya. Apalagi, penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun batal disuntikkan.
Saking parahnya, Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menyebut kondisi keuangan Waskita Karya dengan satu kata saja. “Berat,” tegas Tiko, sapaan akrabnya di Jakarta, Senin (14/8/2023).
Untuk menyelamatkannya, kata mantan Dirut Bank Mandiri itu, pemerintah sedang negosiasi dengan pihak bank dan pemegang obligasi. Pemerintah juga akan menjadikan Waskita Karya menjadi anak usaha PT Hutama Karya (Persero).
“Waskita setelah kajian memang kondisi likuiditasnya berat, kita sedang negosiasi dengan bank dan pemegang obligasi. Kita ingin, pemegang obligasi dan vendor duduk bareng untuk mencari solusi terbaik. Sehingga Waskita bisa joint venture. Kemudian dijadikan anak usaha HK, saham milik pemerintah akan diinbrengkan ke sana,” terang Wamen Tiko.
Berpacu dengan waktu, Wamen Tiko menargetkan restrukturisasi Waskita bisa rampung pada awal 2024. kemudian dilanjutkan dengan inbreng saham Waskita milik pemerintah ke Hutama Karya.
“Ya kita tadi tergantung proses restrukturisasi kalau sudah selesai baru inbreng ke sana. Awal tahun depan lah (selesai prosesnya),” kata Tiko.
Mengingatkan saja, emiten pelat merah sektor konstruksi berkode WSKT ini, sudah tidak mampu membayar bunga utang ke-12, serta pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo 6 Agustus 2023.
Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.
Pada 5 Mei 2023, WSKT mengumumkan tidak mampu membayar bunga ke-11 PUB IV tahap I Tahun 2020, dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.
Semester I-2023, total utang WSKT mencapai Rp84,31 triliun. Naik naik tipis 0,31 persen ketimbang semester I-2022 senilai Rp83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.
Iwan Purwantono
