Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Nurul Arifin enggan memberikan komentar perihal adanya dugaan aliran dana korupsi BTS Kominfo ke partai berwarna kuning, yang identik dengan Partai Golkar.
“Saya tidak ikut-ikut, itu yang tahu cuma bapak Menteri (Johnny G. Plate),” tegas Nurul kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (29/5/2023).
Anggota Komisi I DPR RI ini, bahkan menyebut bahwa komisi tempat ia bermitra dengan Menkominfo juga tak mengetahui banyak perihal adanya aliran dana ke parpol.
“Jadi kami di Komisi (I) juga banyak yang tidak tahunya,” pungkas Nurul.
Sebelumnya, Menyusul ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekjen Partai NasDem dalam kasus korupsi BTS yang merugikan negara Rp8 triliun, beredar kabar, aliran dana kasus tersebut diduga mengalir ke sejumlah partai politik. Bukan hanya ke tiga parpol, tetapi ke empat parpol.
“Bukan hanya ke tiga partai seperti yang beredar di media selama ini, tapi ke empat parpol. Tambahannya partai kuning. Dana itu juga sampai ke kelompok usaha SM,” kata sumber inilah.com, Sabtu malam (28/5/2023).
Pekan lalu, informasi soal aliran dana ke parpol ini sudah dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD. Dia menganggap dugaan aliran dana ke parpol itu hanya gosip politik.
“Info itu tidak akurat, Pak Benny. Saya tak pernah menyebut nama parpol. Saya ditanya oleh wartawan yang menyebut nama beberapa parpol menerima aliran dana,” tulis Mahfud melalui akun @mohmahfudmd, menanggapi anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman yang mempertanyakan kebenaran informasi seputar aliran dana korupsi itu ke parpol.
Menurut Mahfud, isu adanya aliran dana korupsi BTS ke partai politik hanya sebagai gosip, sehingga dirinya tidak akan masuk ke ranah itu dan sudah melapor ke Presiden Jokowi. “Saya mendengar info itu tapi bagi saya itu hanya gosip politik. Saya sudah lapor kepada Presiden,” ujar Mahfud.
