Tahun ini pemerintah masih memiliki tanggungan 95 Proyek Strategis Nasional (PSN) dari total 204 PSN yang sudah diselesaikan 190 PSN pada tahun lalu.
“Ke depan pembiayaan kita tidak bisa bergantung APBN atau APBD, kita dorong menggunakan KPBU. Kita akan dorong pengelolaan aset terbatas, dan beberapa pembiayaan yang kita sedang tunggu Perpresnya,” kata Wahyu kepada awak media di kantornya, Jumat (8/2/2024).
Pemerintah telah menyusun daftar 204 Proyek yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapannya berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Wahyu menjelaskan hingga akhir 2023, secara kumulatif 190 PSN sudah rampung dan sebagian tengah dikerjakan. Dengan begitu masih terdapat 95 proyek lagi yang saat ini belum dibangun pemerintah.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, lanjut Wahyu, untuk pengelolaan PSN yang sudah rampung dinilai aset atau brownfield project akan dioptimalkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan proyek-proyek baru. Pengelolaan infrastruktur ini akan dijadikan modal untuk ditawarkan kepada swasta.
“Jadi swasta tidak mau dari 0, (harus) sudah ada barangnya, itu kita hitung hitungan perkiraan pendapatan selama pengelolaan sekian tahun. Nah, itu yang nanti jadi modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.
Alternatif kedua adalah skema Land Value Capture (LVC), yaitu mekanisme yang menggunakan sebagian dari peningkatan nilai ekonomi secara proporsional atas lahan tempat aktivitas atau kebijakan investasi pemerintah. Potensi ini sebagai tambahan pendanaan di luar model pembiayaan oleh pemerintah (government-pays) atau pembiayaan oleh pengguna (user-pays).
“Mana lebih menarik, ini kita belum melihat. Tentu pihak swasta punya keahlian untuk menimbang apakah masuk di brownfield atau greenfield, karena risiko kedua proyek tersebut berbeda-beda, tergantung pada swastanya juga,” kata Wahyu memaparkan.
Sebelumnya Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto menjelaskan ada 12 PSN yang telah dicoret pemerintah. Pencoretan 12 PSN tersebut merupakan arahan Jokowi atas pertimbangan dari setiap kementerian teknis serta masukan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
“Kenapa ini dikeluarkan, berdasarkan evaluasi kita, KPPIP, serta kementerian teknis, sampai dengan semester II 2024 ini kelihatannya belum berproses sehingga kementerian teknis diusulkan dan dapat arahan Pak Presiden untuk dapat dikeluarkan dari daftar PSN,” kata Suroto menjelaskan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (7/2/2024).
Berikut daftar 12 PSN yang dicoret Jokowi:
01. Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya
02. Penyediaan Air Baku Sidan, Provinsi Bali
03. Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran
04. Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe
05. Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli
06. Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat
07. Jalan Tol Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
08. SPAM Djuanda/Jatiluhur II, Jawa Barat – DKI Jakarta
09. SPAM Jatigede, Jawa Barat
10. SPAM Kamijoro, D.I.Yogyakarta
11. Pelabuhan Ambon Baru
12. Kawasan Industri Tanggamus, Lampung
