Setelah mangkrak lebih dari 11 tahun, Presiden Jokowi akhirnya meresmikan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada 11 Juli 2023. Tol sepanjang 61,6 kilometer (km) ini, menghabiskan dana Rp18,3 triliun.
Kalau dihitung secara sederhana, biaya pembuatan jalan tol Cisumdawu mencapai Rp300 miliar/kilometer (km). Lebih mahal ketimbang biaya pembangunan jalan tol Trans Sumatra yang menurut Presiden Jokowi berada di kisaran Rp90-110 miliar per km.
“Untuk tol dari Lampung sampai ke Aceh yang panjangnya 2.900 km. Kalau menghitung-hitung biayanya per kilometer Rp 90-110 miliar. Gede sekali,” ujar Jokowi usai penandatanganan kesepakatan pembiayaan tiga ruas tol dan investasi bersama dua ruas tol di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Namun demikian, Jokowi menyebut Tol Cisumdawu yang diarahkan sebagai infrastruktur penunjang Bandara Kertajati ini, cukup spesial karena memiliki terowongan kembar sepanjang 472 meter. “Tidak ada jalan tol lain di Indonesia yang melewati terowongan kembar seperti di Cisumdawu,” kata mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini.
Ternyata, lamanya pembangunan Tol Cisumdawu ini, menurut Jokowi karena pembebasan lahan. Karena begitu kerasnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.
Sementara, Achmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta mengkritik lamanya pembangunan Tol Cisumdawu. Setelah beroperasi, menurut Achmad, kualitasnya haruslah yang terbaik.
Achmad menyampaikan, keprihatinan mengenai proses pengerjaan yang terlalu lama. Bisa jadi ini jalan tol yang paling lama proses pengerjaannya.
Ke depan, kata Achmad, proyek infrastruktur pemerintah harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, pemerintah harus mengevaluasi penyebab lamanya pengerjaan Tol Cisumdawu dan mengidentifikasi kendala pembebasan lahan serta tanah. “Agar tak terulang di proyek infrastruktur masa depan,” ungkapnya.
Kedua, lanjut dia, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran proyek infrastruktur, harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan. Serta, memastikan efisiensi penggunaan dana publik. “Ketiga, penyediaan layanan dan fasilitas di Tol Cisumdawu harus diawasi ketat untuk memastikan standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan tol,” paparnya.
Keempat, kata Achmad, pemerintah perlu menjaga kualitas jalan tol dengan baik agar tidak terjadi masalah berarti di masa mendatang yang dapat mengganggu mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. “Kelima, proses perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur harus lebih ketat, termasuk mengatasi masalah perizinan dan perundang-undangan yang dapat memperlambat pengerjaan,” ungkap Achmad.
Keenam, menurut Achmad, pemerintah perlu melibatkan pemangku kepentingan dan mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum memulai proyek infrastruktur besar untuk menghindari penolakan dan konflik yang berkepanjangan.
Untuk membangun Tom Cisumdawu, anggarannya mencapai Rp18,3 triliun. Sebesar Rp9,07 triliun berasal dari APBN, sisanya didapatkan melalui skema pembiayaan pemerintah dan badan usaha. Tol Cisumdawu diharapkan dapat mempermudah akses logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui.
Iwan Purwantono
