Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni angkat suara perihal mencuatnya isu reshuffle kabinet Indonesia Maju, usai terjadinya pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia menepis isu tersebut, seraya mengklaim bahwa situasi grup obrolan kabinet Indonesia Maju hari ini masih normal di tengah kabar reshuffle. “Tadi pagi saya lihat grup kabinet masih normal saja,” katanya kepada wartawan di Kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengaku belum mengetahui soal kemungkinan adanya reshuffle, termasuk juga dengan perombakan kabinet karena dikaitkan dengan kabar yang menyebut adanya keterlibatan menteri-menteri dalam persoalan hukum. “Yang kemarin hubungannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ya, saya belum dengar (reshuffle),” ucap dia.
Diketahui, wacana reshuffle kabinet Jokowi mencuat lantaran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) baru-baru ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang proses hukumnya digarap oleh KPK.
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar. Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Jokowi.
Isu ini juga menguat karena adanya pertemuan antara Jokowi dan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) petang. Pakar politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam meyakini, kedua tokoh tersebut turut membicarakan sejumlah isu politik praktis.
Isu reshuffle yang sedang ramai dibicarakan, tutur dia, merupakan ujian bagi Jokowi, bila eks Wali Kota Solo itu berani ambil sikap dengan mengajak Demokrat masuk, maka kesan yang ditangkap adalah Jokowi memang betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.
Tapi Direktur Indostrategic ini sangsi Jokowi berani ambil sikap, karena keputusan memasukkan Demokrat ke dalam kabinet tentu akan berlawanan dengan kehendak Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Atau (Jokowi) tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya, yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019 lalu,” ucapnya di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
