Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menduga Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sedang memainkan drama ‘playing victim’ dengan menghembuskan isu soal adanya keterlibatan Polri dalam pemasangan baliho pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Bahwa mungkin saja ada oknum yang melakukan operasi playing victim dan sekaligus fitnah guna meningkatkan elektabilitas pada Pilpres 2024 ini. Bisa saja operasi tersebut dimulai dengan menghembuskan berita yang tak bisa dikonfirmasi soal keterlibatan anggota Polri memasang baliho Prabowo-Gibran,” ucap dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Dia juga mempersilakan pihak yang melempar tudingan ini untuk membuktikan sendiri. Sebab, beban pembuktian ada pada pihak yang melempar tudingan.
“Di dunia hukum kita mengenal azas actori incumbit onus probandi, siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Karena saudara Aiman yang melemparkan pernyataan bernada tuduhan maka dialah juga mendapatkan beban pembuktian,” tuturnya.
Sebelumnya, Aiman Witjaksono, salah satu juru bicara TPN Ganjar-Mahfud mengaku memperoleh banyak informasi dari sumber internal Polri soal keberpihakan demi memenangkan Prabowo-Gibran.
“Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, enggak tahu ini komandannya sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenanggan dari pasangan Prabowo Gibran,” kata Aiman dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Aiman juga menyinggung permintaan Polri untuk mengakses kamera pemantau atau CCTV dalam kualitas highe definition (HD) lengkap dengan audionya di kantor jaringan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Polri meminta CCTV di KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Jatim diintegrasikan ke polres-polres di seluruh Indonesia.
“Ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas, dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, itu termonitor oleh polres setempat,” kata Aiman.
