Tarik Ulur Pengubahan Ketentuan Nomor Urut Parpol

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pengubahan ketentuan nomor urut partai politik (parpol) peserta pemilu tidak terlalu penting untuk masuk dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) pemilu.

Kendati, dalam rancangan Perppu terdapat pasal yang menyatakan bahwa hanya partai baru yang mengikuti proses pengundian nomor urut, sedangkan partai lama menggunakan nomor urut pemilu sebelumnya.

Tito menyebut, meski penyelenggara pemilu dan DPR sudah sepakat mengubah ketentuan nomor urut itu, persetujuan itu baru tingkat teknis. Pemerintah akan membahas kembali keberadaan pasal nomor urut ini.

“Iya, (ketentuan nomor urut partai) bukan substantif. Tapi kalau memang disepakati oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR, kenapa juga pemerintah tidak sepakat. Pendapat saya itu (pengubahan ketentuan nomor urut) baik juga. Saya harus bicarakan ini di tingkat pemerintah,” kata Tito di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Selama ini, UU Pemilu mengamanatkan bahwa pengundian nomor urut pemilu berlaku bagi semua partai. Namun, pemerintah kini berencana mengubah ketentuan itu lewat Perppu Pemilu.  Setelah rencana penggantian ketentuan nomor urut ini mencuat, partai baru ramai-ramai menyatakan penolakan. Partai-partai yang menentang itu di antaranya adalah Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Gelora, dan Prima.

Sementara partai baru menentang ketentuan tersebut, partai lama justru mendukung. Dukungan itu terutama datang dari partai parlemen karena mereka ikut rapat konsinyering membahas rancangan Perppu itu bersama pemerintah serta penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, ketentuan nomor urut parpol tidak perlu masuk Perppu. Sebab, dasar penerbitan Perppu adalah jika ada kebuntuan hukum yang bersifat darurat, sedangkan pengubahan ketentuan nomor urut tidak mendesak.  “Kalau cuma nomor urut partai, di mana daruratnya?” kata Ray, Rabu (16/11/2022).