Jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi, kemandirian pangan serta pengembangan energi terbarukan terkesan tak serius dikerjakan.
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengingatkan pemerintah untuk kembali ke rel. Ada tiga pilar penting pembangunan nasional yang harus menjadi fokus. Yakni, pembangunan manusia (SDM) dan teknologi, kemandirian pangan dan pengembangan energi terbarukan.
“Kalau pemimpin tidak mengembangkan ketiga pilar dasar pembangunan itu maka saya kira, negara kita tidak akan maju. Boleh dibilang Indonesia menjadi negera yang terbelakang,” ujar Hardjuno di Jakarta, Senin (14/8/2023).
Menurutnya, Indonesia betul-betul akan masuk jaman kegelapan atau primitif, kalau abai dengan elemen penting pembangunan ini. “Kita semua pakai smartphone tapi ingat simpanse dan gorila dalam suatu penelitian juga bisa menekan tombol smart phone. Orang Indonesia menggunakan smart phone dikira orang pintar padahal simpanse dan gorila juga bisa,” jelasnya.
Hardjuno menyarankan pemerintah segera mengejar ketertinggalan, meski tak mudah. Sebab memerlukan waktu berabad-abad. Contohnya Jakarta dan Papua. Keduanya sama-sama di Indonesia tapi jauh sekali perkembangannya.
Ketertinggalan Papua dari Jakarta itu, sama ibaratnya dengan ketertinggalan Indonesia dibanding negara maju.
“Sistem kroni kita menutup itu semua karena tahunya hanya cari jalan pintas. Aneh misalnya, debitur BLBI menagih utang kepada negara. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dipelihara penguasa,” kata Hardjino.
Lebih lanjut, Hardjuno mengingatkan kalau sebuah pemerintahan ingin dikenang dalam sejarah maka kuncinya bukan hanya membangun fisik saja. Tetapi contohlah nabi-nabi dan para pemimpin besar lainnya yang mengutamakan pembangunan SDMnya dengan skill dan visi ke depan.
Hardjuno mengingatkan, VOC membangun ibu kota Jakarta dengan megah di eranya. Tapi sampai hari ini, orang mengingat VOC hanya sebagai penjajah yang lalim.
“Jadi, kalau tidak membangun manusia Indonesia, jangan harap pemimpin Indonesia hari ini akan dikenang di masa depan,” ulasnya.
Di jaman sekarang, terang Hardjuno, sebuah negara kalau mau maju dan bertahan berabad-abad, memerlukan strategi pembangunan yang komprehensif. Mencakup ketahanan pangan, pengembangan energi dan pembangunan SDM serta teknologi.
“Kalau ketiganya tidak dibangun lalu bangun fisik apapun itu mau IKN namanya, kita akan selalu terbelakang. Investasi RI di teknologi hanya 0,15 persen dari GDP. Padahal negara maju bisa 2-3 persen. Investasi untuk BTS aja tidak dibangun meski anggarannya sudah keluar, dikorupsi 80 persen,” papar Hardjuno.
Hardjuno menilai pemimpin Indonesia saat ini sulit membangun 3 dasar pembangunan nasional.
Salah satu penyebabnya akutnya penyakit korupsi di Indonesia.
Faktanya, banyak pejabat Indonesia diduga hanya cari proyek jangka pendek untuk kepentingan pribadi. “Contohnya Foxconn, ada dugaan belum apa-apa sudah dipalak. Bagaimana itu terjadi? Ya karena sistem yang ada, dari atas turun ke bawah tidak dibenerin. Kalau sistem seperti ini diteruskan dari atas hingga bawah, ya tidak ada orang yang mau investasi,” tandas Hardjuno.
Hardjuno kembali memberi warning bagi pemimpin Indonesia agar jangan terlalu berpikir hal-hal yang sifatnya seremonial saja.
Seolah-olah kalau pemimpin sudah membangun gedung atau kota yang megah akan diingat di masa depan. Padahal tidak demikian. “Seorang pemimpin akan diingat kalau benar-benar bekerja menjadi pelayan rakyat dengan sungguh,” terangnya.
Saat ini, jelas Hardjuno, pemimpin harus berorientasi jauh ke depan. Karena, jika negara ini tidak bisa bersaing dan makin mundur maka yang diingat dari pemimpin itu hanyalah korupsinya.
Kalau suatu saat ada bencana maka orang akan berkata si pemimpin itulah yang penyebab semua kerusakan. “Kita utang untuk bayar debitur BLBI, tidak dihentikan, malah dipelihara jadi kroni. Sumber daya alam habis, bonus demografi habis. Yang tersisa utang negara yang ditanggung rakyat. Itu warisan yang ditinggalkan ke anak cucu kita. Ingatlah, semua pembangunan fisik akan membusuk pada waktunya. Yang abadi hanya simbol kelaliman, simbol korupsi, simbol hukum yang bisa diperjual-belikan,” pungkas Hardjuno.
Iwan Purwantono
