Kemendagri
-
News
Kemendagri Batasi Tamu Pelantikan Lima Pj Gubernur
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pelantikan lima Penjabat (Pj) Gubernur di ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis…
Selengkapnya » -
News
Penunjukan Pj Kepala Daerah Rawan Korupsi
Penunjukan 270 penjabat (Pj) Kepala Daerah diyakini rawan korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri meminta mekanisme penunjukan dilakukan secara transparan dan…
Selengkapnya » -
News
Pelaksanaan PPKM di Seluruh Wilayah Indonesia Diperpanjang
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia diperpanjang dimulai 10-23 Mei 2022, kendati tidak ada lonjakan kasus…
Selengkapnya » -
News
Imbas Perang Rusia-Ukraina, Kepala Daerah Perlu Cerdas Jaga Stabilitas Harga Pangan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah menerapkan langkah cerdas menjaga stabilitas harga pangan dan energi. Hal ini sebagai respons…
Selengkapnya » -
News
Sarat Kepentingan Politik, Kemendagri Jangan Salah Pilih Penjabat Kepala Daerah
Sebanyak 101 kepala daerah bakal berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 ini. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun diingatkan bisa memilih…
Selengkapnya » -
News
Tiga Provinsi Ditargetkan Tuntaskan Peta Batas Desa Tahun Ini
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan tiga provinsi menuntaskan peta batas desa tahun ini. Target ini seiring upaya pemerintah terkait percepatan…
Selengkapnya » -
News
DPR Sorot Mekanisme Penarikan Tarif Akses NIK
DPR menyoroti mekanisme penarikan tarif akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000 yang diterapkan Kemendagri. Tujuannya untuk memastikan akuntabilitas dana…
Selengkapnya » -
News
Pungutan Biaya Akses NIK Tidak Berlaku untuk Lembaga Pemerintah
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, tarif Rp1.000 untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan…
Selengkapnya » -
News
THR dan Gaji Ke-13 bagi PNS, Kepala Daerah Perlu segera Susun Regulasi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah segera menyusun regulasi berupa peraturan kepala daerah (perkada) terkait pemberian Tunjangan Hari Raya…
Selengkapnya » -
News
Tuai Polemik, Dukcapil Beberkan Sebab Patok Tarif Rp 1.000 untuk Akses NIK
Langkah pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) menuai polemik. Namun, menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil…
Selengkapnya »