Sudirman Ungkap Isi Perjanjian Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilkada 2017

Anggota Tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said angkat bicara terkait adanya perjanjian tertulis atau kontrak politik antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, perjanjian yang ada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu hanya perjanjian soal biaya kampanye dan bukan soal kontrak politik yang serius.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan pak Sandi itu saya tahu,” kata Sudirman di sela-sela acara penyataan sikap PKS soal pencapresan Anies Baswedan di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Senin (30/1/2023).

Dia menjelaskan, perjanjian yang ada saat itu hanyalah soal utang piutang antara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan Prabowo Subianto. Sebab saat itu Anies memang tidak memiliki uang untuk biaya kampanye saat bertarung di Pilkada DKI 2017.

Bahkan Sudirman memastikan perjanjian atau kontrak antara Anies-Sandiaga dengan Prabowo sudah lunas setelah pasangan tersebut menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Tapi perjanjian di kata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” terangnya.

Sudirman memastikan perjanjian yang ada saat itu bukanlah kontrak politik apalagi terkait Pilpres 2024. Sebab sebelumnya beredar kabar jika kontrak politik itu menyinggung soal Anies tidak boleh maju sebagai capres jika Prabowo mencalonkan diri sebagai Capres 2024.

“Sudah selesai, dan saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdirkusi dengan pak Sandi lah. Mengenai perjanjian pilpres tidak pernah mendengar itu,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika tidak ada perjanjian pribadi antara Anies dengan Prabowo apalagi terkait Pilpres 2024. Namun yang ada hanya perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandiaga dalam mendanai kampanye di Pilkada DKI saat itu.

“Setau saya tidak ada perjanjian antara pak Anies dan pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama kan. Yang ada perjanjian utang pituang dan pembagian biaya kampanye antara pak Anies dan pak Sandi itu saya baca,” ungkapnya.

Sandiaga Akui Ada Kontrak Politik Antara Prabowo dengan Anies

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan masih berlaku sampai saat ini.

“Seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik karena diskusi-diskusi itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian,” kata Sandiaga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (30/1/2023).

Sebelumnya dalam wawancara kanal YouTube politikus Partai NasDem, Akbar Faizal, Sandiaga Uno mengungkap perjanjian politik antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum Pilkada DKI 2017.

Awalnya Akbar Faisal bertanya soal potongan video pernyataan Anies yang mengaku tak akan maju di Pilpres jika Prabowo juga mencalonkan diri. Alasan yang disampaikan Sandiaga adalah karena ada perjanjian politik antara Prabowo dan Anies Baswedan.

“Bentuk fisik-nya sendiri tentunya perjanjiannya ditandatangani 3 pihak (yaitu) saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ‘ngedraf’ dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco, jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut sisi Pak Prabowo dan Pak Anies,” jelas Sandiaga.