Sistem keamanan Pertamina dalam mengamankan aset-asetnya dinilai lemah, lantaran sudah tiga kali terjadi kebakarn di Depo Pertamina Plumpang. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Amir Uskara menyebut tragedi kebakaran yang terakhir harus jadi momentum evaluasi sistem keamanan.
“Ini menjadi pelajaran buat Pertamina untuk memastikan sistem keamanan pada seluruh aset dan fasilitasnya, supaya di masa depan, kebakaran seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/3/2023).
Anggota Fraksi PPP lainnya, Anwar Idris menilai kebakaran Depo Plumpang seharusnya bisa diantisipasi, sehingga tidak ada korban. Diketahui, hingga Sabtu (18/3/2023) tercatat 29 orang meninggal dunia dan 15 orang masih dirawat di rumah sakit akibat kebakaran Depo Plumpang pada Jumat (3/3/2023) lalu.
Ia mengungkapkan, kebakaran pada aset dan fasilitas Pertamina sering terjadi. Misalnya, Kilang Balongan yang terbakar dua kali dan kilang Cilacap juga terbakar dua kali. Untuk itu, ia meminta Pertamina mengevaluasi keamanan pada seluruh aset dan fasilitasnya serta meminta adanya audit secara berkala.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro juga meminta dilakukannya investigasi dan audit terhadap aset-aset Pertamina. Klausul yang menjelaskan perlunya audit berkala itu menurutnya ada dalam Keppres No. 63 Tahun 2004, Permen ESDM No. 4 Tahun 2017, Permen ESDM No. 48 Tahun 2018, dan Kepmen ESDM NO. 270.K/HK.02/MEM.S/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.
Komaidi juga meminta dilakukan peremajaan pada aset-aset Pertamina. Hal ini menurutnya harus diutamakan karena menyangkut keselamatan orang. “Ini masalah maintenance, harus diutamakan. Kalau waktunya diganti, harusnya diganti. Ini menjadi otokritik kita bersama,” pungkasnya.
