Partai Demokrat tegas menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, penolakan Demokrat tak hanya bersandiwara dan menangis seperti yang pernah dilakukan PDI Perjuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan harga BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Rabu (7/9/2022).
Untuk itu, Demokrat lebih mengutamakan untuk menyuarakan penolakan di parlemen nasional dan daerah sekaligus mempersilakan kader-kader untuk terjun ke jalanan bersama rakyat menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi.
Ia mengungkapkan, DPP Partai Demokrat telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan.
Selain menyuarakan di parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM ini.
“Karenanya seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM,” tegasnya.
Di sisi lain, Kamhar juga mengungkapkan, kenaikan harga BBM menunjukkan pemerintahan yang tak berempati dengan kondisi rakyat. Sebab, ekonomi rakyat yang terhimpit semakin diperparah dengan lonjakan harga BBM.
“Menaikkan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati,” tegas Kamhar.
