Senin, 05 Sep 2022 – 22:29 WIB
Presiden Jokowi umumkan harga BBM baru.
Kalau Presiden Jokowi hanya mengerek naik harga BBM hingga 30 persen, belum menyelesaikan masalah. Perlu dikawal dengan aturan tegas terkait pembatasan BBM subsidi.
Kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (5/9/2022), pakar ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi menerangkan, pembatasan BBM bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, perlu segera direvisi. “Sesuai dengan pernyataan Jokowi bahwa kenaikan ini karena 70 persen konsumsi Pertalite tidak tepat sasaran, dan 80 persen Solar subsidi tidak tepat sasaran,” kata Fahmy.
Mantan anggota tim reformasi tata kelola migas ini, lantas, mengusulkan agar BBM jenis Pertalite hanya diperuntukkan sepeda motor, transportasi publik, UMKM, dan ojek online (ojol). Demikian pula Solar hanya boleh digunakan untuk transportasi umum. “Jangan adalagi truk-truk industri batu bara atau kelapa sawit yang menggunakan Solar bersubsidi. mereka kan kebanyakan penanaman modal asing (PMA), lho kok pakai BBM bersubsidi. Apalagi, saat ini mereka untung besar,” ungkapnya.
Dia mendorong agar revisi Perpres 191/2014 segera tuntas, sehingga ada kepastian hukum. Bahwa sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya harus betul-betul keras, agar ada efek jera.
Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara mempertanyakan SK Kepala BPH Migas No 04/P3JBT/BPHMigas/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu.
Dalam beleid ini, kendaraan pribadi roda empat diperkenankan menyedot solar subsidi 60 liter per hari, angkutan umum orang/barang roda empat boleh meminum 80 liter solar subsidi per hari.
Sedangkan angkutan umum orang/barang roda enam dapat jatah solar subsidi 200 liter per hari. “Saya kira, ini aturan harus dibuang. Karena terkesan pro oligarki. Ganti yang benar-benar adil untuk rakyat,” ungkapnya.
Iwan Purwantono
