Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan, disahkannya Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP), seharusnya berdampak kepada semakin kuatnya perlindungan data warga negara Indonesia.
“UU PDP ini memungkinkan Indonesia mempunyai kedaulatan data, termasuk di dalamnya pengelolaan data oleh industri serta lembaga negara. Tentu kurang lebihnya akan menjadi evaluasi bersama agar UU ini semakin kuat,” terang Dave kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Ia mengakui bahwa serangan siber yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), menjadi sebuah peringatan akan keamanan data pribadi. “Oleh karena itu, penguatan dalam menghadapi ancaman ini harus diantisipasi sejak dini mengingat perubahan dan perkembangan teknologi juga kian pesat,” jelasnya.
“Dengan demikian, sektor perbankan dan keuangan juga harus terus meng-update dan memperkuat teknologi keamanan sibernya di masa depan,” sambungnya.
Terkait lembaga penyelenggara PDP, ia mengaku bahwa Komisi I DPR masih menunggu aspirasi dari berbagai pihak terkait lembaga ini. “Ini sangat diperlukan karena masukan dari masyarakat sangat berarti agar lembaga ini nanti tidak memiliki kepentingan-kepentingan yang justru akan menambah permasalahan baru,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa keamanan siber bagi pihak swasta dan pemerintah harus menjadi prioritas. “Utamanya terkait kebocoran data dan juga pemanfaatan data. Untuk mewujudkan hal ini, maka Komisi I DPR RI akan mengadakan koordinasi serta pengawasan guna kerjasama itu berjalan dengan baik serta terimplementasikan,” imbuh Dave.
Lalu perihal Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinilai sudah menjalani tupoksinya dengan baik. Meski begitu Komisi I DPR tertap akan memberi masukan dan berkoordinasi guna meningkatkan keamanan data digital. “Forum RDP ataupun Raker dengan lembaga terkait adalah salah satunya dan bisa saja BSSN akan memberikan penjelasan pada forum tersebut,” tandasnya.
Meski begitu, baginya, pembentukan satgas keamanan siber bisa saja dimungkinkan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada PT BSI ini. “Untuk saat ini yang paling utama adalah justru memperkuat keamanan siber melalui BSSN sebagai leading sector,” ujarnya.
“Dengan tujuan utama meningkatkan koordinasi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh semua lembaga dalam menghadapi ancaman serangan siber. Mungkin saja dibentuk satgas yang khusus ditujukkan menangani permasalahan ini,” tutup Dave.
Mengingatkan saja, layanan perbankan di BSI mengalami gangguan sejak 8 Mei 2023. Gangguan ini memengaruhi berbagai layanan, mulai dari kantor cabang, BSI Mobile, hingga ATM di seluruh Indonesia. Layanan perbankan dari bank syariah terbesar di Indonesia ini, baru mulai pulih pada Kamis (11/5/2023).
Menurut Praktisi Keamanan Siber dan Ethical Hacker di Indonesia, Teguh Aprianto, BSI mengalami serangan siber yang signifikan. Dalam serangan ini, data sebanyak 1,5 terabyte dicuri, termasuk 15 juta data nasabah dan password untuk akses internal serta layanan yang digunakan oleh bank.
“Setelah kemarin seluruh layanan Bank Syariah Indonesia offline selama beberapa hari dengan alasan maintenance, hari ini terkonfirmasi bahwa mereka menjadi korban ransomware,” ungkap Teguh dalam cuitannya di akun Twitter @Secgron yang sudah diizinkan untuk dikutip Inilah.com, Sabtu (13/5/2023).
Teguh menjelaskan detil tentang apa saja yang termasuk dalam kebocoran data ini. “Data yang bocor mencakup informasi karyawan, dokumen keuangan, dokumen legal, dan Non-Disclosure Agreements (NDA),” jelasnya.
Tidak hanya itu, data pelanggan juga termasuk dalam kebocoran ini. “Data pelanggan yang bocor meliputi nama, nomor handphone, alamat, saldo rekening, nomor rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan lain-lain,” tambah Teguh.
Diana Rizky
