Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kerugian dari perubahan iklim karena kerusakan lingkungan tembus Rp544 triliun untuk periode 2020 hingga 2024 seperti yang diperkirakan Bappenas.
Dengan kerusakan lingkungan tersebut, Kemenkeu menggandeng kemendagri, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajak semua pihak menjaga kelestarian alam meskipun pembangunan dilakukan secara masif. Tetapi apa bisa?
“Saya mengingatkan kembali mengenai daya rusak perubahan iklim yang luar biasa dahsyat dan sudah kita rasakan,” katanya seperti mengutip dari akun IG @smindrawati, dikutip Kamis (22/2/2024).
Untuk mengatasi kerugian tersebut, Sri Mulyani mengatakan khusus Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya. Seperti pembentukan sinergi antar kementerian dan lembaga tersebut, lanjut menkeu, untuk melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di setiap daerah. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan lembaga dan stakeholder lain menerapkan kebijakan Penandaan anggaran Perubahan Iklim alias climate budget tagging.
Climate budget tagging merupakan kontrol anggaran pemerintah untuk menandai belanja yang berkaitan dengan perubahan iklim. Kementerian Keuangan juga secara konsisten menyuarakan isu ini untuk membangun kesadaran masyarakat.
Indonesia juga sudah bersuara soal pentingnya dana kompensasi dari Green Climate Fund yang merupakan dana global untuk mendukung upaya negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan Indonesia juga telah berhasil mendapat pendanaan dari upaya Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). REDD+ merupakan bantuan pendanaan untuk negara yang telah berhasil mengurangi emisi gas karbon hasil degradasi/pengurangan hutan.
Indonesia juga sudah bersuara soal pentingnya dana kompensasi dari Green Climate Fund yang merupakan dana global untuk mendukung upaya negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim. Mengurangi emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi perubahan iklim yang disediakan PBB sejak 2010 lalu.
Untuk mengatasi perubahan iklim, lanjut Sri Mulyani, pihaknya bekerja sama semua kementerian dan lembaga, menggandeng Kementerian LHK untuk membangun BPDLH. Selain itu juga menciptakan instrumen untuk menghimpun anggaran melalui sukuk hijau. Sukuk adalah surat utang berbasis syariah.
Harapan Sri Mulyani sampaikan dalam pertemuan nasional tentang RBP REDD+ yang juga dihadiri beberapa pimpinan dan pejabat daerah dapat menjadi wadah untuk saling bertukar wawasan dan pengalaman. “Harapannya setiap daerah di Indonesia bisa menciptakan berbagai program untuk mengatasi climate change (perubahan iklim), yang tentunya juga perlu melibatkan peran masyarakat di wilayah masing-masing,” katanya tentang pada Rabu (21/2/2024).
Apalagi berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi dan menyuarakan isu perubahan iklim ini telah mendapatkan pembelajaran dan kompensasi melalui Green Climate Fund (GCF) atau hibah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. “Mari terus berupaya bersama mengatasi dampak climate change, untuk kelestarian bumi serta keberlangsungan hidup umat manusia,” katanya lagi.
