Raja Belanda Willem-Alexander akhirnya angkat bicara terkait aktivitas negaranya dalam kasus perbudakan yang terjadi selama 250 tahun. Hal ini merespon pernyataan dari Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang sudah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian masa lalu tersebut.
Willem mengakui, perbudakan yang terjadi selama 250 tahun oleh Belanda merupakan tindakan tidak manusiawi dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Menurutnya, seluruh rakyat Belanda memikul tanggung jawab atas tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan tersebut.
Untuk itu, Belanda merasa perlu menyampaikan permohonan maaf atas kejadian masa lalu demi kemajuan negara di masa depan.
“Tapi dengan jujur menghadapi masa lalu kita bersama dan mengakui kejahatan terhadap kemanusiaan yakni perbudakan, kita meletakkan dasar untuk masa depan bersama. Masa depan, di mana kita berdiri melawan semua bentuk modern dari diskriminasi, eksploitasi, dan ketidakadilan,” kata Willem di Istana Huin ten Bosch di Den Haag, Belanda, Minggu (25/12/2022) seperti dikutip dari AFP.
Sang Raja juga menilai permintaan maaf Belanda bukan menjadi akhir untuk menutup seluruh kejadian yang pernah terjadi. Namun langkah ini merupakan langkah awal dari perjalanan yang panjang.
“Permintaan maaf yang ditawarkan oleh pemerintah [Belanda] adalah awal dari perjalanan panjang,” imbuhnya.
Belanda Minta Maaf Atas Masa Perbudakan
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas keterlibatan negaranya selama 250 tahun dalam kasus perbudakan. Belanda juga mengakui jika perbudakan itu masuk dalam ‘kejahatan kemanusiaan’.
Hal ini Rutter sampaikan pada Senin (19/12) atau tepatnya keluar setelah hampir 150 tahun berakhirnya masa perbudakan di era kolonial negeri Kincir Angin tersebut. Rutter meminta maaf atas perbudakan yang terjadi di Suriname, pulau-pulau seperti Curacao, Aruba di Karibia, dan Indonesia bagian Timur.
“Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu,” kata Rutte dalam pidatonya di Den Haag, melansir dari AFP, Selasa (20/12/2022).
Dia mengakui apa yang pernah negaranya lakukan terkait perbudakan itu masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun Rutter mengatakan saat ini negaranya hanya bisa mengakui adanya kejahatan tersebut.
“Kami yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengutuk perbudakan yang jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” tambahnya.
