Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengkritik proyek Jokowi bernama IKN Nusantara yang dibangun ketika keuangan negara sedang boncos. Nasib proyek mahal ini bergantung presiden baru.
“Namanya saja Ibu Kota Negara, jadi semestinya dibangun oleh negara, bukan oleh asing. Barangkali itulah alasan mengapa IKN harus didanai APBN. Tapi masalahnya, IKN dirancang tepat saat APBN sedang bolong,” kata Salamuddin, Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Dalam UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023, mengamanatkan proyek IKN, lengkap dengan bagaimana pendanaan, serta sumber pendanannya. Bahkan dalam pasal 26 UU APBN 2023 disebutkan bahwa IKN Nusantara masuk salah satu agenda prioritas.
Namun, kata Salamuddin, penetapan IKN Nusantara sebagai agenda prioritas, tidak didukung APBN yang mumpuni. Suka atau tidak, APBN Indonesia sudah sejak lama mengalami ‘sekarat’.
“Karena, lebih besar pengeluaran ketimbang penerimaan. Pasak lebih besar daripada tiang. Ya tiangnya enggak bisa berdiri alias patah. Sudah tahu begitu, pemerintah dan DPR malah sepakati proyek IKN Nusantara. Ini akan menjadi beban pemerintahan berikutnya,” kata Salamuddin.
Sebagaimana disebutkan APBN 2023, lanjutnya, fokusnya kepada infrastruktur. Kemungkinan akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, termasuk proyek IKN Nusantara yang nilai investasinya mencapai Rp462 triliun.
Disebutkan Salamuddin, Otoritas Penanaman Modal Indonesia yang didirikan pada Februari 2021, dimaksudkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun ke depan. Lembaga ini mengelola dana pemerintah, asing serta swasta, termasuk melalui divestasi aset pemerintah, seperti jalan tol.
“Ini dapat membantu membiayai lebih banyak infrastruktur dari waktu ke waktu, karena secara bertahap memulai kegiatannya,” ungkapnya.
Pandangan senada disampaikan ekonom dari Indef, nailul huda, bahwa proyek IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalitim, bakal membebani APBN di masa depan. Karena tidak ada satupun investor yang tertarik.
Artinya, kata Nailul, siapapun presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 bakal terbebani proyek ini. “Proyek IKN ini menarik sekali. Meski banyak orang menentang tapi itu jalan-jalan juga. Kalau kita kaitkan dengan Pilpres 2024, proyek ini akan menjadi beban bagi presiden selanjutnya,” kata Nailul.
Iwan Purwantono
