Untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, pasangan Prabowo-Gibran ancang-ancang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Seperti dikutip dari visi misi Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (27/10/2023), Prabowo-Gibran bakal membentuk lembaga baru yang fokus mengoleksi penerimaan negara. Namanya Badan Penerimaan Negara yang yang khusus mengelola penerimaan negara, termasuk pajak.
Tentu saja, lembaga ‘basah’ ini tidak lagi bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, namun langsung kepada Presiden. Selasnjutnya, duet Prabowo-Gibran mematok rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 23 persen. Sebuah angka yang optimistis.
Untuk mewujudkannya, jelaslah perlu kerja keras, cerdas dan konkret. Optimalisasi pendapatan pajak dan non pajak, tak bisa ditawar lagi.
Sejatinya, gagasan memisahkan DJP dari Lapangan Bateng, sebutan untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukan barang baru. Tak hanya diusung Prabowo-Gibran, pun demikian dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyebut, upaya memaksimalkan atau optimalisasi penerimaan negara khususnya pajak, tak perlu ada lembaga baru.
“Kemenkeu sebetulnya sudah sangat gencar melakukan reformasi terhadap lembaga pemungut pajak, yakni DJP khususnya dari aspek intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak,” kata Tauhid.
Ketimbang bikin lembaga baru, kata Tauhid, lebih baik melanjutkan reformasi perpajakan yang sudah setengah jalan.
“Kan yang perluasan intensifikasi pajak (reformasi) sudah jalan. Tinggal dilanjutkan ekstensifikasi. Kan sumber-sumber pajak masih banyak yang belum digarap. Misalnya pajak digital, e-commerce dan sebagainya termasuk penggunaan teknologi,” tegas Tauhid.
Dia pun menyoroti tingginya target tax ratio yang dijanjikan para capres, padahal tahun ini masih 10,4 persen. Pasangan Anies-Muhaimin menargetkan tax ratio di kisaran 13 persen hingga 16 persen, sedangkan Ganjar-Mahfud tak ada target.
