Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengingatkan soal potensi politisisasi bantuan sosial (bansos) seiring pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang kian dekat. Dia pun meminta penyaluran bansos dilakukan oleh pihak yang tidak ikut berkontestasi dalam pemilu, seperti lurah dan kepala desa.
“Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik, kasihkan saja pada para lurah, kades, kan cuma berbagi saja,” kata Ganjar dalam keterangannya di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat (26/1/2024).
Dia memandang hal itu bisa mengantisipasi potensi penyalahgunaan bansos. Lebih lanjut, Ganjar mengapresiasi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menaruh perhatian terkait potensi politisasi penyaluran bansos.
“Itu bagian cara kita mengerem, saya paham betul segala sesuatu yang seperti ini akan bisa di salahgunakan,” ujar dia.
Sebelumnya, Ganjar mengaku sudah memprediksi pembagian bansos akan menuai kontroversi lantaran kerap dimanfaatkan oleh para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu pasangan capres-calon wakil presiden (cawapres).
Oleh karena itu, mantan gubernur Jateng itu sepakat dengan Ma’ruf Amin bahwa penyalahgunaan bansos untuk kampanye harus ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kalau Pak Wapres bilang seperti itu, maka penting buat saya untuk ditindaklanjuti (bawaslu), dari semua yang dilaporkan masyarakat sehingga pemilu kita harapkan bisa damai,” ujar Ganjar menegaskan.
Diketahui, Ganjar berpasangan dengan cawapres Mahfud Md. Pasangan ini mendapatkan nomor urut 3 berdasarkan pengundian nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Selain Ganjar-Mahfud, terdapat dua pasangan calon lainnya yang berkompetisi di Pilpres 2024 yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1 dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2.
Berdasarkan jadwal KPU RI, masa kampanye berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
