Awal Juli ini, Presiden Jokowi kembali menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini (PN). Semakin berderet saja tugas khusus untuk menko kesayangan Jokowi ini.
Kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (20/7/2023), ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi sedang memainkan ‘faham’ Luhut sentris. Di mana, setiap tugas-tugas dadakan yang bersifat strategis ditunjuk satu orang yakni Menko Luhut.
“Hal ini membuat yang diberikan amanah, menjadi tidak fokus dan efektif dari sisi kinerja. Terlalu banyak jabatan belum tentu dapat terselesaikan,” kata Achmad.
Ya, CEO Narasi Institute ini, betul. Sudah bukan rahasia lagi, Menko Luhut adalah pembantu Jokowi yang punya jabatan berderet-deret. Bahkan ada yang mencatatnya 15 posisi pernah dirasakan mantan Danjen Kopassus itu.
Mulai dari Kepala Staf Kepresidenan; Menteri Bidang Politik, Hukum Keamanan; Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim; Menteri Perhubungan Ad Interim; Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.
Kemudian, sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali; Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; Ketua Tim Gerakan Nasional BBI; Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung; Ketua Dewan SDA Nasional; Ketua Pengarah Satgas Sawit; serta Ketua Satgasus Percepatan Realisasi Investasi di IKN.
Menurut Achmad, Jokowi seharusnya mengevaluasi banyaknya jabatan yang disandang Menko Luhut. Bukan malah menambah dan menambah terus. Ini perlu dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa jabatan yang diberikan Menko Luhut, tidak main-main. Dalam artian harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya maksimal.
“Untuk tugas sebagai Ketua Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini, harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas guna memastikan kolaborasi Indonesia dengan Papua Nugini, berjalan efisien dan adil,” kata Achmad.
Selain itu, kata dia, pemerintah perlu melibatkan akademisi dan para pakar dalam proses pengambilan keputusan terkait kolaborasi dengan Papua Nugini. Penting untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Kerja sama hilirisasi dengan Papua Nugini menguntungkan. Indonesia bisa mengakses sumber daya alam di sana untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Meskipun Papua Nugini adalah negara miskin, namun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah,” kata Achmad.
Iwan Purwantono
